Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan pembiayaan utang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 yang bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 991,3 triliun. Jumlah penerbitan SBN neto ini turun 0,2% jika dibandingkan dengan outlook APBN tahun 2021 sebesar Rp 992,9 triliun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, pemerintah harus senantiasa mengelola utang dengan penuh kehati-hatian, dan menjaga risiko utang agar tidak membebani keuangan negara di masa depan.
“Selain itu pemerintah juga harus menjaga rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) agar tetap di bawah 60% sesuai undang-undang,” kata Luky kepada Kontan.co.id, Kamis (19/8).
Baca Juga: Per 16 Agustus 2021, BI sudah beli SBN di pasar perdana Rp 131,96 triliun
Luky bilang, secara garis besar, penerbitan SBN akan dominan di pasar domestik, dengan penerbitan SBN valas sebagai pelengkap. Namun, pemerintah juga tetap memperhatikan kondisi pasar, kapasitas investor domestik termasuk minat investor ritel, serta pengelolaan risiko utang secara keseluruhan.
Dia menyebut, kebutuhan APBN yang berperan sebagai kontra siklus dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi akan masih berlanjut di tahun 2022. Oleh karena itu, kebutuhan penerbitan SBN pun masih cukup tinggi.
Namun demikian, SBN neto tahun 2022, sebesar Rp 991,3 triliun tersebut sudah jauh lebih rendah bila dibandingkan realisasi tahun 2020 yaitu sebesar Rp 1.177,2 triliun. Ini seiring upaya konsolidasi fiskal sebagaimana ketentuan UU Nomor 2 tahun 2020.
Baca Juga: Pemerintah lelang 6 seri SBSN dengan target Rp 10 triliun pada Selasa (24/8)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
