Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Anna Suci Perwitasari
JAKARTA. Pemerintah terus berusaha mengejar ketertinggalan pembangunan di sektor infrastruktur. Targetnya, di semester dua ini sejumlah proyek infrastruktur senilai lebih Rp 8 triliun bakal mulai digarap.
Fokus proyek ini pada pembangunan infrastruktur perdesaan, meliputi perumahan, irigasi, dan air minum di 11.000 desa. "Sebelumnya ada 7.000 desa di semester satu," kata Nugroho Tri Utomo, Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas kepada KONTAN, Selasa (16/7).
Nantinya pembangunan infrastruktur perdesaan melalui program Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Nilai investasi yang digelontorkan mencapai Rp 4,5 triliun.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyelesaikan proyek kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Proyeknya berupa pembangunan sumber air minum, dan irigasi di daerah tertinggal. Nilai proyek masing-masing Rp 2 triliun.
Memang nilai proyek pemerintah ini tak seberapa besar . Karena itu pemerintah berupaya mendorong swasta untuk mengerjakan proyek infrastruktur. Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Luky Eko Wuryanto bilang proyek yang paling besar alokasi dananya adalah proyek pembangunan pabrik smelter mineral. Nilai proyek mineral bisa 30% - 35% dari total proyek Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) yang direncanakan di 2013 "Nilainya sekitar Rp 700 triliun," terangnya.
Luky mencontohkan, proyek di perluasan tambang di PT Freeport yang menelan investasi sekitar Rp 150 triliun. Tapi ia mengakui realisasi investasi sektor ini masih terganjal banyak kendala.
Nah, untuk mendorong percepatan infrastruktur, pemerintah akan kembali menggelar Indonesia International Infrastructure Conference dan Exhibition 2013 pada bulan November mendatang.
Pameran ini akan menjadi ajang untuk menarik minat investor baik lokal maupun asing. "Kami ingin mengundang investor agar tertarik membangun infrastruktur di seluruh provinsi di Indonesia," kata Wawan Gunawan, Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
