CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.482.000   -35.000   -2,31%
  • USD/IDR 15.800   -121,00   -0,77%
  • IDX 7.322   55,53   0,76%
  • KOMPAS100 1.120   5,81   0,52%
  • LQ45 885   5,41   0,62%
  • ISSI 222   1,93   0,88%
  • IDX30 453   1,57   0,35%
  • IDXHIDIV20 545   1,27   0,23%
  • IDX80 128   0,70   0,54%
  • IDXV30 137   1,60   1,18%
  • IDXQ30 151   0,42   0,28%

Pemerintah dinilai lambat buat kebijakan, pengamat: Menteri harus dievaluasi


Rabu, 04 Maret 2020 / 18:44 WIB
Pemerintah dinilai lambat buat kebijakan, pengamat: Menteri harus dievaluasi
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (ketiga kiri) memimpin rapat terbatas tentang program dan kegiatan bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Presiden dalam arahannya mengatak


Reporter: Abdul Basith | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah berjalan hampir 6 bulan. Meski begitu, para Menteri Kabinet Indonesia Maju dinilai lambat dalam belajar. 

Sehingga kebijakan yang ada dinilai minim padahal sangat diperlukan. "Sekarang leadership-nya nggak ada dan nggak quicklearner, belajarnya nggak cepat sehingga tidak ada yang signifikan keluar dari mereka," ujar Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (4/3).

Baca Juga: Presiden Jokowi: Jangan bekerja normal dan rutinitas, carikan terobosan

Beberapa menteri disebutkan oleh Agus tidak memberikan kebijakan yang tepat. Antara lain Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Kesehatan, dan Menteri Perdagangan.

Tidak hanya tiga itu, Agus bilang banyak lagi menteri yang harus dipertimbangkan. Dalam waktu nyaris 6 bulan ini perlu ada evaluasi untuk mempercepat kinerja pemerintah ke depan. "Saya bukan presiden tapi kalau sampai 4 bulan maksimum 6 bulan tidak ada hasilnya ganti lah kecuali presiden mau capek," terang Agus.

Agus menjelaskan situasi saat ini perlu kerja cepat dari para menteri selaku pembantu presiden. Merebaknya sejumlah isu termasuk virus korona (COVID-19) membuat ekonomi tertekan.

Sementara itu Agus juga menyinggung sedikit mengenai omnibus law yang digadang pemerintah. Ia pesimis tidak hanya pada hasilnya tetapi juga prosesnya.

Baca Juga: Sri Mulyani kaji pemberian stimulus fiskal seperti krisis 2009, apa saja itu?

Hasilnya dinilai belum tentu bisa mempercepat proses perizinan yang ada. Selain itu proses pembuatannya pun hingga saat ini masih belum banyak berkembang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×