kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.347.000 0,15%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah diminta optimalkan peran puskesmas dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19


Rabu, 05 Mei 2021 / 19:15 WIB
Pemerintah diminta optimalkan peran puskesmas dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19
ILUSTRASI. Pemerintah diminta mengoptimalkan peran puskesmas dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19.


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) meminta pemerintah mengoptimalkan peran puskesmas dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Hal ini sebagai salah satu upaya membantu percepatan akses vaksinasi nasional.

Direktur Kebijakan CISDI Olivia Herlinda mengatakan, peran puskesmas sebagai modal Indonesia dalam mempercepat peningkatan cakupan vaksinasi perlu dibarengi dengan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yakni dalam meningkatkan jumlah sumber daya manusia (SDM) kesehatan dan perlindungan tenaga kesehatan.

"Pemerintah pusat maupun daerah perlu terus memberikan penguatan puskesmas melalui penambahan SDM kesehatan, ketersediaan alat pelindung diri (APD) dan tes berkala serta dukungan logistik," ujar Olivia dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan, Rabu (5/5).

Sementara, Plt Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan, Prima Yosephine BT Hutapea mengatakan, pihaknya menargetkan puskesmas mampu memberikan vaksinasi kepada minimal 50 orang di tingkat desa dan 200 orang per hari di tingkat kota. Kemkes juga berkomitmen perlunya tambahan tenaga kesehatan di luar SDM kesehatan yang telah ada di Puskesmas.

Baca Juga: Ada gelombang baru virus corona, simak cara meningkatkan daya tahan tubuh

Ia menambahkan, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan untuk pembiayaan vaksinasi yang nantinya akan dipenuhi oleh pemerintah daerah.

"Kementerian Keuangan sudah menyatakan bahwa 4% dari dana alokasi umum maupun dana bagi hasil bisa digunakan untuk mendukung kegiatan vaksinasi seperti pembelian alat pelindung diri, mendukung ketersediaan jaringan teknologi agar pelaporan vaksinasi dapat berjalan lancar, pengelolaan limbah medis hingga insentif bagi tenaga kesehatan di puskesmas," ujar dia.

Sebagai informasi, CISDI melakukan survei cepat yang diikuti 184 orang dari 149 puskesmas di 96 kabupaten/kota di 30 provinsi. Dari survei tersebut diantaranya ditemukan bahwa 49% puskesmas memiliki tenaga vaksinator berjumlah di atas 6 orang. Lalu, 42,4% responden puskesmas dengan jumlah 4 orang sampai 6 orang, kemudian 8,7% puskesmas hanya memiliki vaksinator 1 orang sampai 3 orang.

Selain itu, 47,3% responden mengakui bahwa hanya sebagian tenaga vaksinasi di puskesmas yang mendapatkan pelatihan dan 40,8% responden mengaku sudah seluruh tenaga vaksinasi di puskesmas mendapatkan pelatihan vaksinasi.

Survei CISDI juga menyebut, 94% puskesmas memiliki fasilitas dan obat-obatan penanganan KIPI. Lalu, 83% responden melaporkan puskesmas memiliki mekanisme rujukan yang jelas apabila ada KIPI yang terjadi di puskesmas mereka; 20,7% responden responden masih mengakui puskesmas tempat mereka bekerja tidak mempunyai tenaga yang terlatih dalam menangani KIPI.

Selanjutnya: Tunda jadwal vaksin Covid-19 jika mengalami gejala ini

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP) Negosiasi & Mediasi Penagihan yang Efektif Guna Menangani Kredit / Piutang Macet

[X]
×