Pemerintah Didesak Benahi Kesejahteraan Buruh Bongkar Muat

Reporter: TribunNews | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) mendesak pemerintah segera membenahi tata kelola dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) yang hingga kini masih menjadi lapisan terbawah dalam rantai ekonomi sektor logistik nasional.

Presiden Konfederasi Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin, menilai kondisi buruh pelabuhan di berbagai daerah masih jauh dari layak, baik dari sisi pendapatan maupun perlindungan sosial.

“Para buruh TKBM ini berada di piramida ekonomi paling bawah di sektor logistik. Negara harus memastikan hak dan kesejahteraan mereka terpenuhi,” ujar Irham dalam Lokakarya Nasional Optimalisasi Kebijakan Pengelolaan TKBM di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Sarbumusi, kata Irham, telah menginisiasi pertemuan antara pemerintah, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja untuk mencari solusi bersama.

Ia menyoroti ketimpangan antara kontribusi sektor pelabuhan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang mencapai 7% hingga 8% per tahun dengan kesejahteraan buruh yang masih rendah.

Banyak buruh, ujarnya, masih menerima upah di bawah standar minimum dan belum terlindungi oleh jaminan sosial.

Sejak peringatan Harlah ke-70, Sarbumusi juga telah mengusulkan agar pemerintah menanggung sebagian iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja berupah rendah, minimal 20%, untuk memperluas perlindungan bagi buruh rentan seperti TKBM.

Dari sisi pemerintah, Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Kementerian Ketenagakerjaan, Heru Widyanto, mengakui bahwa perlindungan sosial bagi buruh TKBM masih belum merata.

Dari total sekitar 86.000 pekerja, baru sekitar 42.000 yang tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami akan berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koperasi untuk memperluas literasi dan kepatuhan jaminan sosial bagi koperasi dan pelaku usaha pelabuhan,” ujarnya.

Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan, Hendra Nopriansyah, menambahkan bahwa forum lokakarya ini menjadi momentum konsolidasi kebijakan antara pemerintah, pengusaha, dan pengelola TKBM untuk memastikan kesejahteraan buruh bongkar muat sebagaimana diatur negara.

Ia menyebut perluasan jaminan sosial bagi TKBM sejalan dengan target RPJMN yang menargetkan perlindungan 99,5% tenaga kerja Indonesia.

Saat ini, pekerja formal baru mencakup sekitar 55% peserta BPJS Ketenagakerjaan, sementara sektor informal—termasuk buruh bongkar muat—masih memiliki potensi besar untuk diperluas.

BPJS Ketenagakerjaan juga mencatat penyaluran manfaat senilai Rp 57 triliun, mencakup program jaminan hari tua, jaminan kematian, dan beasiswa pendidikan anak pekerja. Namun, kendala utama masih terletak pada pendataan pekerja TKBM di daerah.

Dari sisi kebijakan, Ketua Panitia Lokakarya Sarbumusi, Masykur Isnan, menekankan pentingnya agar kebijakan efisiensi logistik nasional melalui program seperti National Logistic Ecosystem (NLE) dan Instruksi Presiden No. 25 Tahun 2020 tidak hanya menekan biaya, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan buruh.

Irham menegaskan bahwa efisiensi logistik harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja.

Program pelatihan, magang bagi anak buruh, perluasan jaminan sosial, serta penegakan norma keselamatan kerja menjadi kunci transformasi sektor logistik nasional.

“Efisiensi logistik nasional tidak boleh dibayar dengan murahnya tenaga manusia. Kesejahteraan pekerja harus menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pembangunan logistik nasional,” tutup Irham.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sarbumusi Minta Pemerintah Benahi Perlindungan Pekerja Bongkar Muat Pelabuhan, https://www.tribunnews.com/bisnis/7741394/sarbumusi-minta-pemerintah-benahi-perlindungan-pekerja-bongkar-muat-pelabuhan?page=all&s=paging_new.