kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah dan Banggar Sepakati Cost Recovery 2023 US$ 8,25 Miliar


Senin, 12 September 2022 / 17:02 WIB
Pemerintah dan Banggar Sepakati Cost Recovery 2023 US$ 8,25 Miliar
ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja Pembicaraan TK.1/ Pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2021 dengan Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/9/2022).


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) menyetujui penetapan cost recovery pada tahun 2023 sebesar US$ 8,25 miliar.

Penetapan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah yang terus mendorong agar Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dapat melakukan peningkatan produksi migas.

Kesepakatan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Banggar Said Abdullah dalam Rapat Panja Asumsi Dasar Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, Senin (12/9).

"US$ 8,25 miliar, setuju ya," ujar Said bertanya kepada anggota rapat di Banggar, Senin (12/9).

Baca Juga: Begini Hitungan Pengamat Soal Harga BBM Subsidi Dibanding Nilai Keekonomiannya

Sementara itu, penerimaan sumber daya alam (SDA) Migas disepakati sebesar Rp 131,16 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan target RAPBN 2023 yang sebesar Rp 126,98 triliun. Adapun penerimaan minyak bumi ditetapkan sebesar Rp 96,13 triliun dan gas alam sebesar Rp 35,03 triliun.

Kemudian, disepakati pula asumsi Indonesia Crude Price (ICP) di level US$ 90 per barrel, lifting minyak ditargetkan 660 per barrel, serta lifting gas bumi ditargetkan mencapai 1,1 juta barrel setara minyak per hari.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa PNBP 2023 diharapkan didorong untuk tetap optimal walaupun Indonesia masih menghadapkan volatilitas yang tinggi terkait dengan harga ICP.

"Kita melihat bagaimana PNBP SDA Migas seperti yang kami jelaskan sebelumnya sangat tergantung kepada harga ICP atau harga dari pasar Internasional. Demikian juga pendapatan minyak mentah dari DMO itu juga sangat sensitif terhadap asumsi dari ICP," ujar Febrio dalam Rapat Panja Asumsi Dasar RUU APBN 2023, Senin (12/9).

Baca Juga: Proyek Mangkrak 3 Tahun, Pengamat Sarankan Pemerintah Ambil Lagi Blok Masela

Ia menambahkan, PNBP SDA Migas diperkirakan akan tetap optimal didukung oleh lifting migas yang bisa kita harapkan tetap tinggi dari outlook 2022. Oleh karena itu, di tahun 2023 pemerintah asalkan terus berupaya untuk melanjutkan upaya pencapaian lifting migas antara lain melalui percepatan peningkatan regulasi melalui One Door Service Policy (ODSP).

Selain itu juga melalui optimalisasi produksi lapangan eksisting, transformasi sumber daya contingent ke produksi, serta mempercepat Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) serta massive exploration. Pemerintah juga adan terus mendorong pengendalian biaya hulu migas melalui prinsip efektivitas dan efisiensi atas pengembalian biaya operasi.

"Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu secara lebih selektif, ini akan dilakukan evaluasi yang ketat. Kita pastikan bahwa bentuk insentif ini harus menghasilkan multiplier effect yang besar dan juga tidak terlalu membebani APBN," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×