Reporter: Noverius Laoli | Editor: Amal Ihsan
JAKARTA. Pemerintah pusat khawatir dengan kontroversi bendera dan lambang provinsi yang disahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh. Pemerintah khawatir kontroversi bendera dan lambang tersebut bisa membuat langkah perdamaian yang sudah terjadi di Aceh mundur ke belakang.
"Saya tidak ingin (masalah Aceh) mundur ke belakang dan saya tidak ingin ada masalah-masalah baru (di Aceh) yang sebenarnya tidak kita perlukan, karena kita harus bersatu dan bersama-sama menyukseskan pembangunan di Aceh menuju masyarakat yang tetap aman dan damai tetapi lebih sejahtera," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Masjid Baiturahman, komplek Istana Merdeka, Jumat (4/5).
Presiden bilang, ia telah menugaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan kemanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto, untuk melakukan pembicaraan persuasif yang konstruktif dengan para pengambil kebijakan di Aceh. Mendagri telah berkunjung ke Aceh dan melakukan pembicaraan dengan Gubernur Aceh, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dan pihak lain. SBY berharap pembicaraan itu bisa berakhir dengan baik.
Dengan demikian, masalah di Aceh akan kembali sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Dan segala kontroversi bendera dan lambang bisa diselesaikan dengan baik dan kepala dingin.
SBY juga akan mengundang Gubernur Aceh ke Istana untuk membicarakan persoalan bendara dan lambang Aceh. SBY mengatakan, dalam pembicaraan itu, nantinya, ia akan mengajak gubernur Aceh untuk bersatu, bersinergi dalam membangun Aceh yang lebih baik. Tujuannya adalah untuk membuat Aceh tetap lebih damai, masyarakatnya sejahtera dan daerahnya aman.
SBY mengisahkan, bahwa polemik dan kontroversi di Aceh sudah berlangsung selama 30 tahun dengan korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit. Baik itu korban dari pihak TNI-Polri, pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) maupun masyarakat Aceh sendiri. SBY tidak ingin persoalan itu berulang kembal.
Setelah sejak tahun 2005 pemerintah pusat bersama GAM mengadakan perdamaian dan mengakhiri konflik di Aceh. "Hendaknya peristiwa perdamaian yang amat bersejarah itu tidak lagi dikoyak-koyak oleh kepentingan kelompok tertentu," katanya. SBY mengajak semua pihak baik masyarakat Aceh, legislatif dan yudikatif untuk bersama-sama membangun Aceh dan menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas pembangunan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
