kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.487.000   72.000   2,98%
  • USD/IDR 16.610   15,00   0,09%
  • IDX 8.238   149,11   1,84%
  • KOMPAS100 1.145   25,73   2,30%
  • LQ45 820   23,58   2,96%
  • ISSI 290   4,46   1,56%
  • IDX30 429   13,21   3,18%
  • IDXHIDIV20 487   16,89   3,59%
  • IDX80 127   2,85   2,30%
  • IDXV30 135   1,26   0,95%
  • IDXQ30 136   4,84   3,69%

Pemerintah buat aturan Kesatuan Pengelolaan Hutan


Senin, 20 September 2010 / 16:17 WIB
Pemerintah buat aturan Kesatuan Pengelolaan Hutan


Reporter: Martina Prianti | Editor: Edy Can

JAKARTA. Wilayah pengelolaan hutan atau yang disebut dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan akan menjadi organisasi tersendiri. Saat ini, pemerintah sedang merancang aturan untuk menjadi dasar Kesatuan Pengelolaan Hutan itu.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) itu. Menurut Hatta, berdasarkan kesepakatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Dalam Negeri, KPH di tingkat kabupaten/kotamadya akan berada dibawah koordinasi bupati/walikota. Begitu pula dengan KPH di tingkat provinsi akan dibawah koordinasi gubernur. "Jadi tidak menjadi satu dengan kepala dinasnya," ujar Hatta, Senin (20/9).

Pembentukan KPH merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010- 2014. Pembentukannya bertujuan untuk memeudahkan mengelolaan dan pelestarian kawasan hutan di tingkat wilayah. Program ini telah diluncurkan 14 Desember 2009 lalu di Bali oleh Kementerian Kehutanan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Pre-IPO : Explained

[X]
×