Reporter: Herlina KD | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Untuk menjamin kegiatan operasional di awal tahun, pemerintah berencana menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai dana operasional dalam tiga bulan pertama sebelum anggaran APBN 2012 cair. Ini dilakukan, agar kegiatan operasional seluruh Kementerian / Lembaga bisa berjalan sejak awal tahun.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, berbeda dengan penggunaan SAL untuk pembelian kembali Surat Utang Negara (buyback SUN) yang sudah tercantum dalam RAPBN 2012, penggunaan SAL untuk pembiayaan pada tiga bulan pertama tahun 2012 memang belum tercantum dalam RAPBN 2012.
Maka, nantinya dalam pembahasan RAPBN 2012 bersama anggota dewan, pemeritah akan membicarakannya lebih jauh. "Jadi ini adalah fleksibilitas yang kita miliki, apakah akan menggunakan SAL di awal tahun, tinggal mendapat persetujuan dari DPR," jelasnya akhir pekan lalu.
Seperti diketahui, saat ini dana SAL yang dimiliki pemerintah sekitar Rp 97 triliun. Selain untuk menopang operasional di awal tahun, dana SAL ini rencananya akan digunakan untuk menambal defisit yang membengkak dari 1,8% dari PDB dalam APBN 2011, menjadi 2,1% dalam APBN P 2011.
Agus menambahkan, alternatif lainnya, pemerintah akan menarik pembiayaan dari surat utang di awal tahun. Agus beralasan, di awal tahun biasanya market masih sepi. "Kalau kita masuk, itu biasanya bisa mendapatkan harga yang baik," jelasnya.
Tapi, Agus menekankan, pemerintah akan tetap mengoptimalkan penggunaan pembiayaan ini. Sehingga, penarikan pembiayaan ini tidak sia-sia dan hanya membuat komponen biaya bunga meningkat tapi tidak digunakan dengan baik.
Dia juga menjelaskan, selama ini yang menjadi tantangan dalam sistem anggaran pemerintah adalah banyaknya kementerian yang kesulitan medapatkan dana operasional di awal tahun. Meski pemerintah sudah membagi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sejak akhir tahun, tapi Agus bilang Kementerian/ Lembaga harus menyelesaikan prosedur, sehingga dananya tidak bisa langsung cair.
Meski pembiayaan dari dalam negeri (rupiah) ataupun pembiayaan luar negeri melalui obligasi valas masih memungkinkan, tapi Agus bilang untuk awal tahun kemungkinan pemerintah lebih memilih untuk mengambil pembiayaan luar negeri melalui obligasi valas.
Tapi, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto mengungkapkan pemerintah akan memprioritaskan penerbitan SBN di pasar domestik, apalagi saat ini arus modal asing yang masuk sangat deras. "Selain memanfaatkan dana asing yang masuk untuk ditempatkan pada tenor SBN jangka panjang untuk mengurangi potensi risiko reversal dan refinancing, juga dapat dana yang relatif murah," jelasnya.
Meski begitu, Rahmat bilang di pasar domestik, pemerintah juga bisa menerbitkan SBN dalam bentuk valuta asing. "Penerbitan di pasar internasional juga perlu terutama untuk benchmarking bagi privat atau corporate bond issuance," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
