Reporter: Hans Henricus | Editor: Dupla Kartini
BOGOR. Pemerintah bakal membangun rumah murah bagi masyarakat miskin. Nilainya antara Rp 5 juta sampai Rp 10 juta.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelaskan, konsepnya adalah rumah singgah atau rumah sementara. "Bisa kita ambilkan dana bantuan pemerintah, BUMN, atau corporate social responsibility swasta," ujar Presiden saat menutup rapat kerja pemerintah pusat dan daerah bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Selasa (22/2).
Menurut SBY kebijakan membangun rumah murah itu lantaran begitu banyak masyarakat miskin yang masih tinggal di kolong jembatan. "Rumah yang sangat sederhana jauh lebih baik daripada dibawah jembatan," imbuh SBY.
Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa mengatakan, proses pembangunan rumah mengandalkan bahan-bahan material yang ada di daerah itu. Dia mencontohkan, di wilayah NTT dibangun rumah sangat sederhana dengan atapnya adalah pelepah daun lontar yang dikeringakan, namun bangunannya tetap memakai bata dan campuran semen.
Adapun, pemerintah daerah yang akan menentukan lahan untuk membangun rumah sangat sederhana itu. Menurut Suharso, sebagian besar pembangunan rumah sederhana akan bergulir di luar pulau Jawa.
Suharso menambahkan, ada empat sasaran program pembangunan perumahan sederhana. Pertama, masyarakat yang punya penghasilan tetap yang terbatas namun bankable. Pemerintah akan berikan fasilitas pemilikan rumah dengan suku bunga yang murah dalam jangka waktu yang panjang. "Caranya adalah memasukkan dana APBN dicampurkan dengan dana bank," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.
Kedua, kelompok masyarakat dengan penghasilan lebih terbatas dan sangat terbatas sekali penghasilannya, namun tidak bankable. Rencananya, Kementerian Perumahan Rakyat akan menggandeng Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyusun rencan pembangunan rumah untuk kelompok kedua ini.
Ketiga, kelompok masyarakat yang memang tidak berdaya. Untuk kelompok ini, pemerintah mengandalkan program PNPM Mandiri. Keempat, kelompok masyarakat yang betul-betul miskin dan hidupnya hanya bergantung pada program bantuan langsung dari pemerintah. Bagi Kelompok keempat ini, kata Suharso, pemerintah akan mendirikan rumah singgah.
Rencananya, program pembangunan rumah bagi masyarakat miskin itu mulai berjalan tahun depan. "Kita sedang pikirkan kebijakan, bentuk dan metodologinya seperti apa biar good governance jalan," terang Suharso.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
