Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pemerintah memastikan belum akan menerapkan pajak Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terhadap telepon seluler (ponsel) impor. Andin Hadiyanto, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, mengatakan, sampai saat ini pemerintah belum menerapkan PPnBM terhadap ponsel impor.
Alasannya, bagi masyarakat Indonesia, ponsel sudah merupakan kebutuhan sehari-hari lantaran harganya terjangkau. “Barang elektronik yang dikenakan PPnBM itu yang memiliki kisaran harga tinggi, seperti televisi di atas 43 inci, kulkas, dan lainnya,” kata Andin, akhir pekan lalu.
Fuad Rahmany, Direktur Jenderal Pajak menambahkan, pengenaan PPnBM terhadap barang mewah kerap tidak tepat sasaran. Sebab, kebijakan ini akan semakin mendorong terjadinya penyelundupan. “Penyelundupan barang mewah di Indonesia belum sempurna diatasi,” kata Fuad.
Sebelumnya, pemerintah berencana untuk menaikkan PPnBM ponsel mewah di atas Rp 5 juta menjadi 20%. Kebijakan ini direncanakan untuk menekan banyaknya impor ponsel serta menggenjot perusahaan ponsel berinvestasi di Indonesia. Maklum, saat ini, Indonesia masih mengimpor 95% ponsel yang ada di pasaran. Dengan penerapan PPnBM diharapkan penerimaan pajak dari sektor ini bisa naik.
Catatan saja, hingga akhir Oktober 2014, penerimaan PPN dan PPnBM baru mencapai Rp 316,673 triliun atau 66,58% dari target APBN-Perubahan 2014 sebesar
Rp 475,587 triliun. Penerimaan itu terdiri dari PPN dalam negeri Rp180,155 triliun, PPN impor Rp 123,213 triliun, PPnBM dalam negeri Rp 8,351 triliun, PPnBM impor
Rp 4,820 triliun, dan PPN/PPnBM lainnya Rp 131 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
