Reporter: Grace Olivia | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah memproses rencana peralihan kawasan industri di Pulau Jawa menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Salah satu kawasan industri tersebut ialah Kawasan Industri Kendal.
Usulan Kawasan Industri Kendal beralih menjadi KEK telah disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah. Saat ini, Dewan Nasional KEK tengah mengevaluasi usulan tersebut sebelum direkomendasikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ditetapkan.
Rencana pemerintah memproses peralihan kawasan industri di Pulau Jawa menjadi KEK menimbulkan kekhawatiran. Pasalnya, KEK sebelumnya digagas untuk membangun perekonomian di luar Jawa.
Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menilai, kebijakan pemerintah mengalihkan kawasan industri di Jawa menjadi KEK boleh jadi didorong oleh dua hal.
Pertama, membangun KEK membutuhkan biaya yang besar. Dengan mengalihkan kawasan industri, terutama di Jawa yang notabene telah memiliki basis infrastruktur yang memadai, tentu akan menghemat biaya.
"Untuk membangun KEK, setidaknya infrastruktur dasar harus terlebih dahulu existing. Sekarang ini, masih ada beberapa KEK yang infrastrukturnya terbatas. Kalau melihat dari segi infrastruktur, ini lebih efisien." kata Fithra, Minggu (7/4).
Kendati begitu, dari segi distribusi investasi, kebijakan ini tentu akan menambah ketimpangan antara kawasan di Pulau Jawa dan di luar Jawa.
Biar bagaimana pun, investor dan pengusaha tentu akan lebih tertarik menanamkan investasinya di lokasi yang telah memiliki basis infrastruktur dan basis industri yang kuat seperti di Jawa dibandingkan dengan daerah lain.
Kedua, Fithra berpandangan, pengalihan kawasan industri atau pembangunan KEK di Jawa bisa jadi untuk menjawab permintaan dari para investor sendiri.
"Ini bisa jadi memang permintaan para investor yang masih melihat potensi bisnis di Jawa lebih besar ketimbang di luar Jawa," kata Fithra.
Investor Jepang, contoh dia, merupakan salah satu investor yang selalu lebih memilih wilayah di sekeliling Pantai Jawa untuk berinvestasi. Sebab, kebanyakan pabrik dan basis produksi perusahaan Jepang telah dibangun di Jawa sehingga mereka cenderung enggan menanam modal di kawasan lain.
Di samping itu, pemerintah daerah yang merupakan administrator KEK di masing-masing wilayah juga menjadi faktor penting. Menurut Fithra, pemerintah perlu memastikan pengembangan KEK ke daerah-daerah luar Jawa diiringi dengan peningkatan kapasitas pemerintah daerahnya.
Selain pertimbangan basis infrastruktur dan industri, para investor tentu juga akan lebih tertarik untuk mengurus proses bisnis dan investasi dengan pemerintah daerah yang berpengalaman dan berkapasitas.
"Tak jarang, wewenang dan tanggung jawab besar yang diberikan kepada Pemda untuk mengelola KEK tidak sesuai dengan kapasitas sehingga malah menimbulkan masalah birokrasi bagi investor," ujar Fithra.
Menurut Fithra, pemerintah perlu mengambil kebijakan secara hati-hati terkait pengembangan KEK. Belum lagi KEK yang telah terbangun di pulau-pulau lain berkembang maksimal, para investor jadi lebih tergiur dan beralih kembali ke KEK di Jawa.
"Bukan tak mungkin investor merelokasi usaha atau investasinya ke Jawa," pungkas Fithra.
Adapun, Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto memastikan, pengembangan KEK di dalam Pulau Jawa dilakukan dengan prinsip yang sangat selektif.
"Tidak akan mengganggu industri yang sudah ada," katanya kepada Kontan.co.id, belum lama ini.
Enoh bilang, pemerintah akan tetap fokus mengembangkan KEK di luar Jawa. Terutama industri yang memiliki basis pengolahan sumber daya alam.
Sementara, industri di dalam Jawa meliputi teknologi maju (advanced technology), jasa, substitusi impor, dan industri pionir serta berorientasi ekspor.
Kawasan Industri Kendal, misalnya, dibidik menjadi KEK dengan kegiatan utama yang mendukung industri 4.0, antara lain dalam bidang fashion, farmasi, makanan, kosmetik, dan logistik.
Dewan Nasional mencatat per akhir Desember 2018, komitmen investasi KEK mencapai Rp 104 triliun rupiah dengan jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 10.700 orang.
Tahun ini, pemerintah mengharapkan adanya peningkatan investasi hingga Rp 323 triliun dan penciptaan lapangan pekerjaan hingga 947.000 orang
Awal April lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meresmikan tiga KEK baru yang ditargetkan dapat menarik investasi Rp110 triliun dan menyerap 120.000 tenaga kerja.
Ketiga KEK tersebut adalah KEK Bitung di Sulawesi Utara, KEK Morotai di Maluku Utara, dan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kalimantan Timur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
