Reporter: Grace Olivia | Editor: Yudho Winarto
Menurut Fithra, pemerintah perlu mengambil kebijakan secara hati-hati terkait pengembangan KEK. Belum lagi KEK yang telah terbangun di pulau-pulau lain berkembang maksimal, para investor jadi lebih tergiur dan beralih kembali ke KEK di Jawa.
"Bukan tak mungkin investor merelokasi usaha atau investasinya ke Jawa," pungkas Fithra.
Adapun, Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto memastikan, pengembangan KEK di dalam Pulau Jawa dilakukan dengan prinsip yang sangat selektif.
"Tidak akan mengganggu industri yang sudah ada," katanya kepada Kontan.co.id, belum lama ini.
Enoh bilang, pemerintah akan tetap fokus mengembangkan KEK di luar Jawa. Terutama industri yang memiliki basis pengolahan sumber daya alam.
Sementara, industri di dalam Jawa meliputi teknologi maju (advanced technology), jasa, substitusi impor, dan industri pionir serta berorientasi ekspor.
Kawasan Industri Kendal, misalnya, dibidik menjadi KEK dengan kegiatan utama yang mendukung industri 4.0, antara lain dalam bidang fashion, farmasi, makanan, kosmetik, dan logistik.
Dewan Nasional mencatat per akhir Desember 2018, komitmen investasi KEK mencapai Rp 104 triliun rupiah dengan jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 10.700 orang.
Tahun ini, pemerintah mengharapkan adanya peningkatan investasi hingga Rp 323 triliun dan penciptaan lapangan pekerjaan hingga 947.000 orang
Awal April lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meresmikan tiga KEK baru yang ditargetkan dapat menarik investasi Rp110 triliun dan menyerap 120.000 tenaga kerja.
Ketiga KEK tersebut adalah KEK Bitung di Sulawesi Utara, KEK Morotai di Maluku Utara, dan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kalimantan Timur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
