Reporter: Irma Yani | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Pemerintah menganggarkan dana sekitar Rp 108 triliun untuk menggalakkan program pro rakyat. Dana tersebut akan dialokasikan untuk mendanai enam program pro rakyat tahun ini.
Keenam program pro rakyat itu antara lain, perumahan murah, listrik murah, fasilitas untuk nelayan, kendaraan murah di pedesaan, program air bersih dan program penanggulangan kemiskinan.
"Anggaran pro rakyat sekitar Rp108 triliun kita arahkan untuk program penanggulangan kemiskinan klaster IV," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo, akhir pekan lalu.
Namun, lanjutnya, jika anggaran tersebut dirasa kurang, maka akan masuk dalam pembahasan pada anggaran pendapatan belanja negara perubahan (APBN-P) 2011. "Kalau nanti masih perlu dana tambahan, itu akan kita bicarakan di APBN-P," imbuhnya.
Sayang, Agus belum bisa merinci berapa alokasi dana untuk masing-masing program tersebut. Hanya saja, untuk rumah murah, Menkeu memaparkan, seharga Rp 20 juta hingga Rp 25 juta per unit. Sementara, rumah sangat murah seharga Rp 5 juta hingga Rp 10 juta, dan telah disiapkan anggarannya. "Saya yakin programnya ada, tapi jumlah (rumah) berapa saya harus cek dulu," katanya.
Namun, Menkeu merisaukan dengan okupansi rumah yang sudah ada. Di mana dari total 180 rusunawa dan rusunawi yang sudah jadi, masih ada 63 tower rusunawa dan rusunami yang kondisinya masih kosong di lingkungan Jabodetabek dan Surabaya. Untuk itu, dia meminta pemerintah daerah bisa berkoordinasi bersama-sama untuk segera mengatasi hal ini.
Agus bilang, 63 tower yang masih kosong itu terkait isu masing-masing. "Ada beberapa isu yang mesti ditangani, mulai dari kepemilikan tanah Pemda, bangunan Kemenpera atau Kementerian PU dan sebagainya. Perlu ditegaskan pula soal listrik dan air, selain itu meyakinkan ada infrastruktur yang memadai khususnya untuk parkir ataupun jalan lintas," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
