Pemerintah alokasikan Rp 72 triliun dana desa pada 2021 agar sokong pemulihan ekonomi

Kamis, 10 Desember 2020 / 13:56 WIB

ILUSTRASI. Seorang warga menunjukan Kartu Keluarga Sejahtera, yang digunakan untuk menarik dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH),

Reporter: Venny Suryanto | Editor: Noverius Laoli

Dengan adanya pembangunan terfokus berdasarkan SDGs Desa maka diharapkan mampu adanya output yaitu, adanya arah perencanaan pembangunan desa berbasis kondisi faktual (evidence) di desa tersebut. Serta kedua, memudahkan intervensi Kementerian/Lembaga, Pemda (Provinsi, Kabupaten/kota) dan swasta untuk mendukung pembangunan desa.

Adapun 18 SDGs Desa yang sudah ditetapkan meliputi Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Kerlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Ekonomi Desa Sesuai Kebutuhan, Desa Tanpa Kesenjangan, Desa, Kawasan Pemukinan Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, Desa Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat, Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

“SDGs desa ini sudah ditetapkan oleh Menteri Desa sebagai arah pembangunan desa setidaknya sampai tahun 2030,” jelas Rosyidah.

Adapun dari 18 SDGs Desa yang ditetapkan tersebut dikelompokan menjadi 8 tipe yakni Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Peduli Kesehatan, Desa Ramah Perempuan, Desa Sehat dan Sejahtera, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, Desa Pendidikan, dan Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman.

Rosyidah mengatakan alokasi anggaran dana desa tahun depan juga nantinya akan difokuskan pada tiga program utama yakni pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Nantinya akan terdiri dari pembentukan, pengembangan dan revitalisasi BUMDes/BUMDesma, penyediaan listrik desa, dan ketiga pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/ BUMDesma.

Kedua, program prioritas nasional dengan melakukan pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya serta pengembangan teknologi informasi atau digitalisasi di desa-desa. Selain itu pemerintah juga akan melakukan pengembangan desa wisata. Ketiga yakni adaptasi kebiasaan baru dengan desa aman Covid-19.