Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan berkoordinasi dalam mengembangkan usaha perhutanan sosial. Seperti pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas, perhutanan sosial diharapkan tak berhenti saat pemberian surat keterangan untuk mengelola. Namun, penggunaan perhutanan sosial perlu dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
"Ada 1 sampai 3 contoh yang menjadi benchmark dan direplikasi," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan usai rapat terbatas, Selasa (3/11).
Pengembangan tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Luhut bilang nantinya Kementerian Koperasi dan UKM akan dilibatkan dalam upaya pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
Baca Juga: Hingga September 2020, realisasi perhutanan sosial baru mencapai 4,2 juta hektare
Selain itu Kementerian Desa, Permbangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) juga akan terlibat. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan dana desa.
"Dana desa harus dimanfaatkan untuk mendukung program perhutanan sosial ini," terang Luhut.
Luhut menambahkan, peta jalan terkait upaya tersebut akan segera dibuat. Sehingga nantinya pengembangan KUPS akan mulai dilakukan pada tahun 2020 ini.
Upaya tersebut akan membantu mengentaskan kemisikinan di Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan Luhut, KUPS akan membantu 36,73% penduduk miskin.
Selanjutnya: Beri izin hutan sosial, Jokowi minta kembangkan kelompok usaha
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
