Reporter: Hans Henricus | Editor: Djumyati P.
BOGOR. Pemerintah Indonesia akan menggelar pertemuan bilateral membahas masalah perdagangan bebas dengan pemerintah China. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pembahasan itu mengacu pada protokol bilateral antara Indonesia dan China.
Protokol bilateral itu merupakan dasar untuk membahas berbagai persoalan setelah perdagangan bebas China dan ASEAN (ASEAN China Free Trade Agreement/ACFTA) resmi bergulir sejak 1 Januari 2010 lalu. "Memang sudah menjadi komitmen untuk berbicara dalam protokol bilateral sehingga bisa meningkatkan balance sheet trade kita itu," kata Hatta di sela-sela pertemuan antara pemerintah dan dunia usaha di Istana Bogor, Senin (18/4).
Menurutnya, pemerintah memilih pembahasan secara bilateral ketimbang bersama dengan negara ASEAN agar persoalan dugaan dumping itu segera selesai. Sebab, kata dia, membawa ke level ASEAN bakal memakan waktu lama dan ruwet lantaran setiap negara ASEAN harus setuju dan ruwet.
Apabila salah satu negara ASEAN tidak setuju maka tidak bisa berjalan keinginan yang hendak dicapai Indonesia. "Kalau kita bilateral ya bisa dong, cuma jangan ribut-ribut nanti lain menganggap kita ada backdoor lagi," imbuh mantan Menteri Sekretaris Negara itu.
Sebagai informasi, dalam protokol antara Indonesia dan China pada 3 April 2010 lalu membuahkan komitmen penguatan perdagangan kedua negara untuk mengupayakan keseimbangan neraca perdagangan, pembentukan kelompok kerja selama dua bulan, dukungan pendanaan kredit dan
pinjaman lunak. Kemudian, mendukung pengembangan infrastruktur, dan mendorong dialog bisnis sektor-sektor prioritas.
Senada dengan Hatta, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan pemerintah tidak melibatkan ASEAN dalam pembahasan masalah perdagangan bebas supaya lebih praktis. Apalagi, pembahasan bilateral ini merupakan kelanjutan dari pembahasan antara pemerintah China dan Indonesia tahun lalu di
Yogyakarta. "Sebab urusan kita kebanyakan dengan China tidak dengan ASEAN," kata Hidayat.
Selain itu, pemerintah membuat rencana aksi untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul dalam perdagangan bebas dan harus berjalan dalam tahun ini. Pembahasan rencana aksi ini bergulir pada tingkat Menteri dan Menteri Koordinator Perekonomian akan memimpin rapat dua minggu sekali menyusun matrikulasi siapa mengerjakan apa dan kerangka waktunya.
Hidayat enggan menjelaskan bagaimana mekanisme pembahasan antara pemerintah China dan Indonesia nantinya. Tapi, akan ada pembahasan di tingkat Menko Perekonomian dua minggu lagi.
Adapun sektor yang menjadi prioritas perlindungan pemerintah antara lain makanan dan minuman, furniture, besi, baja, petrokimia, dan elektronik. "Sudah ada 18 sektor usaha yang mau diproses safeguard," kata Mantan Ketua Umum Kadin itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
