Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
Sementara, seperti skema PPh 21 DTP sebelumnya, pemerintah bisa menetapkan sektor-sektor pilihan yang bisa mendapat insentif ini sesuai dari kondisi dan tingkat risiko perekonomian. Pemerintah juga bisa menetapkan batas ( threshold) penghasilan karyawan yang bisa memperoleh insentif PPh 21 DTP ini, misalnya tidak lebih dari Rp 5 juta per bulan seperti kebijakan 2009 lalu.
Kendati menerapkan kebijakan insentif PPh 21 DTP ini, Yustinus mengatakan, penerimaan pajak akan tetap tercatat. Namun dari sisi belanja, pemerintah tentu perlu mengalokasikan anggaran baru sehingga ruang fiskal pun perlu diperlonggar.
Baca Juga: Sri Mulyani sesuaikan pemberian insentif dengan perkembangan wabah virus corona
“Hanya saja yang menanggung pemerintah dan ini memang akan berpegaruh pada arus kas APBN. Tapi insentif ini lebih terukur karena lebih targeted dan ada administrasinya,” ujarnya.
Sekadar informasi, pemerintah pernah menerapkan kebijakan insentif PPh 21 DTP untuk menangani krisis. Insentif tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43 Tahun 2009 tentang PPh 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu.
Insentif menyasar pekerja dengan penghasilan di atas PTKP namun tidak lebih dari Rp 5 juta per bulan, serta bekerja pada sektor pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan, dan kehutanan, sektor perikanan, dan sektor industri pengolahan (manufaktur).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
