kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.753   42,00   0,27%
  • IDX 7.468   -11,36   -0,15%
  • KOMPAS100 1.154   0,16   0,01%
  • LQ45 915   1,77   0,19%
  • ISSI 226   -0,94   -0,41%
  • IDX30 472   1,65   0,35%
  • IDXHIDIV20 569   1,75   0,31%
  • IDX80 132   0,22   0,17%
  • IDXV30 140   0,92   0,66%
  • IDXQ30 157   0,25   0,16%

Pembiayaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional di Luar Jawa Didominasi oleh APBN


Kamis, 27 Juli 2023 / 08:26 WIB
Pembiayaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional di Luar Jawa Didominasi oleh APBN
ILUSTRASI. Pembiayaan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di luar Jawa masih didominasi oleh APBN.


Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembiayaan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di luar Jawa masih didominasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Di luar Jawa lebih banyak lewat penugasan APBN. Jadi fair, kalau semua menggunakan APBN di Jawa, yang di luar Jawa tidak kebagian," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dalam agenda Sewindu PSN di Jakarta, Rabu (26/7). 

Basuki menjelaskan dalam pembiyaan PSN ada tiga skema utama. Pertama, melalui skema APBN. Penggunaan skema APBN untuk PSN yang ditangani oleh Kementerian PUPR saat ini tercatat Rp 47,56 triliun, dengan pendanaan tertinggi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) yaitu Rp 37,3 triliun. 

Kedua, menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema KPBU ini telah membiayai berbagai proyek, namun mayoritas masih tersentralisasi di Pulau Jawa. 

Baca Juga: Target Realisasi PSN Diusulkan Diperpanjang hingga Akhir 2024, Ini Masalahnya

"Pendanaan melalui skema tersebut telah membiayai 20 proyek ruas jalan tol sebesar Rp 150,42 triliun dan 3 proyek SPAM yang tercatat sebesar Rp 1,02 triliun," papar Basuki. 

Ketiga, skema pembiyaan alternatif kerjasama dengan multipihak utamanya pemerintah dengan swasta. Skema ini merupakan pembiayaan alternatif yang dimungkinkan untuk membangun lebih banyak infrastruktur tanpa membebani APBN. 

"Tidak mungkin dilakukan hanya dengan APBN saja, ini bukan hanya karena adanya keterbatasan anggaran, tapi juga untuk melibatkan peran swasta dalam menciptakan bisnis," ujar Basuki. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×