Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pampagio menilai, polemik pembatasan angkutan barang saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjadi dampak dari kebijakan sistem transportasi dari hulu yang tidak beres. Setiap tahun, kajian ihwal pembatasan angkuatan barang saat nataru maupun libur lebaran selalu menjadi perdebatan.
"Ini tidak akan beres kalau kebijakan dari hulunya masih sama, setiap tahun kita akan bergelut dengan topik ini," kata Agus dalam diskusi publik Kebijkan Pembatasan Angkutan Barang di Institute Translog Trisakti, Selasa (28/11).
Agus mengatakan, kebijakan pembatasan angkutan barang ini lahir karena membeludaknya pengguna kendaraan pribadi melakukan mudik atau libur ke daerah saat nataru.
Sementara, penggunaan kendaraan memang menjadi satu-satunya opsi lantaran konektivitas angkutan umum tidak ada yang menyentuh sampai ke desa.
Baca Juga: Apindo: Pembatasan Angkutan Barang Ganggu Rantai Pasok Barang
Selain itu, menurut Agus, pemerintah sendiri tidak mencoba membangun konektivitas transportasi sampai level desa karena industri kendaraan pribadi seperti motor memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi dalam negeri.
"Sehingga selain orang mau pamer berhasil di Jakarta ya karena untuk sampai ke kampung enggak ada angkutan massal. Jadi korbannya adalah angkutan barang," tambah Agus.
Menurut dia, angkutan barang juga menuai pro-kontra karena ada isu over dimension over loading (ODOL). Masalah ODOL pada saat tidak ada mobilitas tinggi saja kerap menimbulkan kecelakaan, apalagi dengan padatnya lalu lintas saat Nataru.
Baca Juga: Window Dressing Berpeluang Terjadi di Akhir 2023, Cek Rekomendasi Analis
Sementara itu, pemerintah juga tidak memberikan kebijakan tegas terkait ODOL ini. Sehingga fenomena angkutan barang melebihi kapasitas seolah bukan menjadi masalah yang besar.
"Misalnya Kementerian Perindustrian masih memperbolehkan ada ban truk dengan muatan 100 kg, sehingga potensi ODOL pasti terjadi. Kenapa tidak tegas harus pakai ban standar saja?" ujar Agus.
Asal tahu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana akan memberlakukan kembali pembatasan angkutan barang pada Libur Nataru kali ini. Direktur Lalu Lintas, Kementerian Perhubungan Ahmad Yani mengatakan, pembatasan mobilitas mobil angkutan ini akan dilakukan dalam dua gelombang untuk mengurai kemacetan lalu lintas.
Pertama, puncak mudik natal pada 22-24 Desember 2023 dan puncak arus balik natal pada 26-27 2023. Kedua, puncak libur tahun baru pada 29-30 Desember 2023 dan puncak arus balik tahun baru pada 1-2 Januari 2024.
Baca Juga: Transisi Menuju Kendaraan Listrik: Memahami Tantangan di Balik Manfaat Kurangi Polusi
Namun, rencana ini mendapat penolakan dari pelaku usaha karena bisa berdampak pada banyak hal salah satunya mengganggu rantai pasok, memicu kelangkaan hingga kenaikan harga komoditas.
"Sosialisasi yang biasanya kurang dari satu bulan ini menyulitkan pemilik barang untuk mengatur rantai pasok karena biasanya pemilik perlu 2-3 bulan untuk mengaturnya," kata Ketua Komite Perhubungan Darat Apindo, Ivan Kamdjaja.
Kondisi tersebut turut mengganggu keberlangsungan usaha. Sebab meskipun ada pembatasan, pengusaha logistik maupun barang tetap memiliki pengeluaran tetap seperti gaji karyawan, sewa gudang hingga pembayaran bunga bank.
"Kebijakan ini juga merugikan para pengemudi truk karena mereka akan kehilangan pendapatan," kata Ivan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
