Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkap bahwa pembangunan infrastruktur transportasi membutuhkan dana jumbo mencapai Rp 100 triliun.
Padahal, anggaran belanja Kementerian Perhubungan setiap tahunnya masih minim di kisaran Rp 30 triliun hingga Rp 40 triliun.
“Sementara secara kebutuhan, kita membutuhkan sampai Rp 100 triliun, sehingga hanya 30% - 40%,” ujarnya saat wawancara eksklusif bersama KONTAN.
Baca Juga: Menhub Komitmen Bangun Infrastruktur Transportasi
Menyiasati hal itu, Budi menjelaskan bahwa skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi solusi yang telah lama diterapkan untuk menutupi gap kebutuhan pembiayaan tersebut.
Secara teknis, skema KPBU merupakan pembiayaan patungan antara pemerintah dan swasta. Nantinya, pelaku usaha yang berkomitmen memarkirkan modalnya akan diberikan hak konsesi dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.
Skema ini diklaim mampu menjadi katalis positif dalam mengintensifkan sumber-sumber pendapatan dan belanja negara dengan cara yang lebih cepat dan terukur.
Baca Juga: HUT RI ke-79 Kemenhub Terus Tingkatkan Konektivitas lewat Infrastruktur Transportasi
“Creative financing adalah bagaimana kita tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi dengan usaha-usaha kreatif, membuat suatu potensi income bagi negara, dan juga mengajak mereka untuk masuk di dalamnya,” tambah Budi.
Dalam konteks pengembangan infrastruktur transportasi udara, salah satu proyek yang dibangun menggunakan skema KPBU adalah Bandara Dhoho Kediri yang diprakarsai langsung oleh entitas usaha PT Gudang Garam bk. (GGRM) yakni PT Surya Dhoho Investama (SDHI).
Adapun, nilai investasi dari pembangunan Bandara Dhoho sendiri dilaporkan mencapai Rp 13 triliun. Sementara itu, Citilink Indonesia tercatat menjadi maskapai penerbangan pertama yang beroperasi di Bandara Dhoho Kediri, terhitung sejak 5 Februari 2024.
Di samping itu, adapula Bandara Bintan yang saat ini tengah dikembangkan oleh PT Bintan Aviation Investments (BAI). Di mana, PT BAI merupakan anak usaha Gallant Venture yang saham mayoritasnya digenggam oleh Grup Salim.
Baca Juga: Gelaran KTT WWF Selesai, Brantas Abipraya Unjuk Keberhasilan Bangun Infrastruktur Air
“Nah ini fully financed daripada partner (swasta). Kita memberikan konsesi kepada mereka, bisa 40 tahun, bisa 80 tahun, nanti menjadi milik negara, kita berikan lagi konsesi kepada mereka,” pungkasnya.
Tak hanya itu, pembangunan bandara Singkawang, Kalimantan Barat, juga tercatat sebagai salah satu proyek yang menggunakan skema KPBU.
Adapun total anggaran pembangunan bandara ini sebesar Rp 427 miliar, dengan rincian dari APBN senilai Rp 272 miliar dan dari pihak swasta alias Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp 155 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
