Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari
Selain itu, pembahasan RUU Minerba penting dilakukan karena beleid ini perlu menyesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 terkait kewenangan pengelolaan pertambangan dan putusan mahkamah konstitusi.
“Nantinya, RUU Minerba akan dibahas soal penyerahan kewenangan pengelolaan pertambangan dari Kabupaten atau Kota ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat,” kata Bambang.
Lewat penyesuaian dengan UU No. 23/2014, RUU Minerba juga akan membahas perihal penghapusan luas minimum Wilayah Izin Usaha Pertambangan eksplorasi, serta penetapan Wilayah Pertambangan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Gubernur.
Baca Juga: Ekonom Faisal Basri: RUU Minerba beri karpet merah untuk tambang batubara besar
Yang tak kalah penting, revisi UU Minerba penting untuk perbaikan kebijakan dan penyempurnaan tata kelola pertambangan minerba itu sendiri.
Terkait poin tersebut, Bambang menjelaskan, keberadaan RUU Minerba adalah untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi sehingga mendorong penemuan deposit minerba. RUU Minerba juga berupaya memperkuat peran BUMN dalam pengelolaan pertambangan minerba.
“RUU ini juga akan membahas sanksi tegas berupa pidana bagi perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang,” tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
