Reporter: Agus Triyono | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Pembagian beras untuk masyarakat kurang sejahtera terlambat. Keterlambatan terjadi untuk pembagian pada periode Januari-Maret 2017.
Bambang Widianto, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengatakan, keterlambatan penyaluran terjadi untuk baik penyaluran secara elektronik yang dilakukan untuk 1,4 juta keluarga penerima dan juga untuk 14 juta keluarga yang masih menerima bantuan dalam bentuk beras. Keterlambatan penyaluran tersebut dipicu dua masalah.
Pertama, kendala teknis. "Teknis kenapa terlambat itu adanya di Kementerian Sosial," katanya di Jakarta, Senin (3/7).
Sementara masalah kedua, permintaan dari Kementerian Pertanian. Kementerian tersebut meminta agar penyaluran beras untuk masyarakat kurang sejahtera ditunda.
Mereka berdalih, penyaluran yang dilakukan saat harga beras jatuh akan membuat harga komoditas tersebut semakin terpuruk. "Padahal itu tidak ada pengaruhnya ke harga," katanya.
Bambang mengatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memerintahkan agar beras bantuan untuk masyarakat sejahtera segera disalurkan. Alhasil, berdasarkan data Kementerian Sosial, per 21 Juni kemarin realisasi penyaluran beras untuk sejahtera berhasil mencapai 40,70% dari total pagu anggaran beras sejahtera untuk tahun 2017 ini.
Sementara itu, anggaran yang sudah dibayarkan Kementerian Sosial kepada Bulog mencapai Rp 9,686 triliun atau 48,95% dari pagu Rp 19,787 triliun. Presiden Jokowi dalam menjelang libur Lebaran kemarin menyentil keterlambatan penyaluran beras untuk masyarakat kurang mampu.
Dia tidak ingin mendengar lagi penyaluran beras tersebut terlambat. Oleh karena itulah, dia memerintahkan kepada menterinya agar masalah yang menghambat penyaluran beras tersebut segera diberitahukan kepadanya supaya bisa cepat diselesaikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
