Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berencana menerbitkan surat utang (Recovery Bond) untuk menanggulangi dampak dari virus corona ke perekonomian Indonesia.
Nantinya, surat utang ini akan dibeli oleh Bank Indonesia (BI) atau pihak swasta di mana dapat mengalirkan dana segar untuk pemerintah.
Baca Juga: Recovery bond dinilai lebih tepat untuk menalangi dana APBN hadapi dampak covid-19
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, jika opsi recovery bond dapat dimaksimalkan dengan baik, maka hasilnya akan cukup untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang diperkirakan akan melebar sampai dengan 5,07% dari produk domestik bruto (PDB).
"Pemaksimalan recovery bond akan cukup, jika BI bisa memastikan akan terlibat penuh dalam pembelian surat utang pemerintah," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Kamis (2/4).
Meski begitu, Yusuf tak menutup kemungkinan lain yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membiayai defisit, salah satunya seperti melakukan pinjaman ke luar negeri.
Baca Juga: LPS dukung Perppu nomor 1 tahun 2020 sebagai langkah antisipasi ancaman Covid-19
"Alternatif lainnya sebenarnya juga bisa menggunakan pinjaman luar negeri, baik dari negara lain maupun multilateral dari lembaga seperti World Bank, ataupun Asian Development Bank (ADB). Namun, tentu harus ada negosiasi jika ingin melakukan pinjaman luar negeri ini," paparnya.
Adapun Yusuf menerka, risiko dari pengoptimalan recovery bond adalah adanya potensi lonjakan inflasi. Hal ini dikarenakan uang yang beredar akan semakin banyak. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah perlu memberikan batas inflasi yang dapat ditoleransi.
Baca Juga: Kementerian Keuangan gunakan anggaran alternatif biayai defisit APBN 2020
Di sisi lain, kata Yusuf, pemerintah juga harus menjaga keseimbangan penyumbang inflasi lain, seperti harga pangan. Tak hanya itu, pemeritah juga diminta agar dapat lebih jeli dalam mengawasi alur distribusi pangan.
"Harapannya, jika inflasi karena uang beredar benar-benar terjadi serta akan diperparah dengan adanya inflasi pangan misalnya. Jadi untuk menjaga inflasi pangan sendiri, pemerintah perlu menyesuaikan kebutuhan konsumsi di dalam negeri. Apakah cukup di supply dari produksi dari dalam negeri," kata Yusuf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
