kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.839.000   -20.000   -0,70%
  • USD/IDR 17.500   -30,00   -0,17%
  • IDX 6.723   -135,58   -1,98%
  • KOMPAS100 893   -22,45   -2,45%
  • LQ45 658   -11,96   -1,79%
  • ISSI 243   -4,93   -1,99%
  • IDX30 371   -5,63   -1,49%
  • IDXHIDIV20 455   -6,14   -1,33%
  • IDX80 102   -2,10   -2,02%
  • IDXV30 130   -2,00   -1,52%
  • IDXQ30 119   -1,28   -1,07%

PDIP sebut tak lama lagi ada Kapolri baru


Jumat, 16 Januari 2015 / 10:36 WIB
ILUSTRASI. Periksa Harga Motor Honda BeAT Bekas Varian Deluxe yang Kini Rp 15 Jutaan/pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/26/07/2021.


Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yakin Presiden Joko Widodo akan tetap melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Budi, yang diajukan Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri, telah mendapatkan pengesahan di rapat paripurna DPR sebagai Kapolri yang akan menggantikan Jenderal Pol Sutarman. 

"Kan ini sedang berproses. Mau apa lagi? Kita akan mendapatkan Kapolri baru sebentar lagi," ujar Hasto, di depan kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/1) dini hari. 

Hasto mengklaim proses pencalonan Budi menjadi Kapolri telah sesuai peraturan perundangan. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengusulkan nama calon kepada Presiden. Presiden kemudian memilih nama yang dianggap layak dan diajukan ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. 

"DPR sudah memutuskan yang bersangkutan layak menjadi Kapolri. DPR mengirim surat ke Presiden untuk ditindaklanjuti," ujar Hasto. 

Terkait status Budi yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Hasto mengklaim, pemerintahan Jokowi menghormati hukum asalkan proses ketetapan hukum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut dia, penetapan Budi sebagai tersangka korupsi tidak dilaksanakan dengan proses hukum yang benar. 

"Penetapan seolah-olah tergesa-gesa. Padahal, proses ini tengah berjalan. Lagi pula, status itu tidak melalui pemanggilan, tidak diberikan status saksi. Ada perlakuan yang melanggar aspek keadilan," ujar Hasto. (febian Januarius Kuwado)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Promo Markom Kepailitan & PKPU, dalam Turbulensi Perekonomian : Ancaman atau Solusi?

[X]
×