Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Perwakilan pendapat fraksi PDI Perjuangan, Isma Yatun, menilai pemerintah gagal melakukan penyerapan anggaran APBN 2010. Hal itu terlihat jelas dari banyaknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada APBN 2010 senilai Rp 44,71 triliun. Menurut, Fraksi PDI P meningkatnya SiLPA 2010 itu sekitar Rp 20 triliun dibanding 2009 yang hanya mencapai Rp 23,9 triliun.
Fraksi PDI Perjuangan itu menyatakan meningkatnya SiLPA bukanlah cerminan keberhasilan di Kementerian dan Lembaga dalam mengelola anggaran negara. Justru, sambungnya, merupakan cerminan kegagalan pemerintah dalam memenuhi program dan prinsip berbasis kinerja.
“Sehingga sering kita lihat bahwa di setiap akhir periode siklus anggaran selalu ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada APBN 2010 tercatat Rp 44,71 triliun meningkat sekitar Rp 20,75 triliun bila dibandingkan dengan APBN 2009 yaitu sebesar Rp 23,96 triliun. Ini bukan cerminan keberhasilan justru malah kegagalan pemerintah di Kementerian dan Lembaga dalam memenuhi program dan prinsip kerja,” ujar Isma dalam rapat sidang Paripurna dengan Menteri Keuangan, Kamis (7/7).
Lebih jauh anggota Komisi VII itu juga bilang lambatnya penyerapan anggaran di Kementerian dan Lembaga salah satunya disebabkan oleh administrasi Daftar Isian Pelaksanaan anggaran Kementerian dan Lembaga (DIPA K/L) yang sangat rumit. Sehingga menjadi kendala penyerapan anggaran negara oleh Kementerian dan Lembaga. “Akibatnya banyak program-program kesejahteraan rakyat yang terhambat. Makanya, Fraksi PDI Perjuangan DPR meminta kepada Kementerian Keuangan untuk memperbaiki administrasi DIPA K/L dalam rangka menuju prinsip good governance,” jelasnya.
Soalnya, partainya Megawati Soekarno Putri itu beranggapan kalau program-program pemerintah terkait Bantuan Sosial (Bansos) seperti Jaminan Kesehatan, program Keluarga Harapan (PHK), Bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak memberikan dampak yang signifikan kepada rakyat miskin “Ini tidak berdampak signifikan pada kualitas kehidupan bagi kelompok miskin,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
