Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo menyarankan adanya strategi pertahanan berlapis di Indonesia. Hal itu disebabkan Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbatasan dengan berbagai negara tetangga.
"Khususnya konsentrasi pada wilayah pertahanan perbatasan, syarat utama adalah kekuatan komunikasi yang tangguh dan penempatan radar yang canggih," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Kamis (31/10/2013).
Hal itu didukung dengan penempatan persenjataan jarak menengah dan jauh serta profesionalisme prajurit yang andal. Sekjen PDIP itu menyarankan TNI membentuk satuan khusus intelijen cyber army.
"Kita harus dukung renstra jangka pendek kementerian pertahanan dan TNI secara terpadu," kata Tjahjo.
Indonesia, kata Tjahjo, bisa meniru pola pertahanan negara Tiongkok yang mempunyai strategi pertahanan kewilayahan daratan luas dan lautan yang relatif kecil tetapi terpadu.
Tiongkok yang memiliki daratan luas, mampu terkonsentrasi dengan sistem pertahanan satelit dan radar yang canggih.
"Operasi pengamanan pertahanan perbatasan dan operasi daerah rawan harus jadi prioritas pertahanan TNI," imbuhnya.
Di sisi lain, kata Tjahjo, TNI harus prioritas mencermati kawasan Asia Timur dan Pasific di samping pada tataran bilateral juga tetap prioritas.
Selain itu, menurut Tjahjo, yang harus terus diperhatikan Kementerian Pertahanan dan pimpinan TNI adalah masalah peningkatan kesejahteraan prajurit TNI.
Sebab, kondisi ini memang harus terus dilakukan seiring dengan peningkatan profesionalisme prajurit dan pengembangan modernisasi alutsista TNI.
Di samping pekerjaan rumah TNI yang terus dilakukan, seperti menyelesaikan reformasi birokrasi TNI. Selain itu, mengembangkan Trimatra Terpadu dan menuntaskan masalah penghapusan bisnis TNI.
Kemudian, transparansi rekrutmen personel dan Pimpinan TNI serta memberdayakan industri pertahanan dan persenjataan dalam negeri demi memperkuat postur TNI khususnya di perbatasan.
"Program berkesinambungan panglima TNI dan renstra jangka pendek, menengah, panjang Kementerian Pertahanan harus terproses bertahap berkesinambungan dan pasti," imbuhnya. (Tribunnews.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
Raksasa internet wajib menyimpan data di Brasil
Media Jerman: Obama mengetahui penyadapan Merkel
