Reporter: Hans Henricus | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Malu-malu tapi mau. Begitulah, tampaknya, hasrat terpendam yang ditunjukkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Di tengah proses koalisi sejumlah partai besar untuk menentukan sikapnya dalam pemerintahan lima tahun mendatang, diam-diam PDI-P juga kepincut untuk ikut berkoalisi.
Namun, niat PDI-P berkoalisi itu akan dilakukan, apabila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta langsung partai berlogo banteng gemuk itu untuk bergabung.
Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P, Taufik Kiemas mengatakan, partainya akan mengajukan kadernya sebagai menteri di kabinet mendatang, apabila Presiden SBY memintanya. "Kami menunggu permintaan Presiden, siapa (kader PDI-P) yang mau diambil untuk jadi menteri. Kalau itu demi negara, PDI-P akan memberikan," ujarnya seusai bertemu Presiden SBY di kantor kepresidenan, Jumat (16/10).
Sekadar informasi, Taufik Kiemas bertemu Presiden SBY dalam kapasitasnya sebagai ketua MPR. Kunjungan Taufik itu untuk menyampaikan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2009-2014 pada 20 Oktober nanti. Ketiga Presiden lainnya seperti BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri juga diundang.
Menurut Taufik, hingga kini memang belum ada permintaan maupun tawaran dari Presiden SBY. Cuma, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu, menjamin siap menyodorkan kadernya apabila Presiden SBY meminta calon menteri dari PDI-P.
Taufik tidak menampik adanya peluang untuk berkoalisi dengan pemerintahan lima tahun mendatang maupun di tingkat legislatif. Sebab menurutnya. "Kalau rukun kan enak," imbuhnya.
Yang jelas, Presiden SBY sudah memastikan lima partai besar yang telah menyatakan koalisi dengan partai Demokrat, baik di pemerintahan dan legislatif. Mereka adalah PKS, PAN, PKB, PPP, dan Golkar. Keenam partai pendukung pemerintahan SBY-Boediono itu juga telah meneken kontrak koalisi pada Kamis malam (15/10).
Sedangkan, PDIP, Gerindra dan Hanura, sampai saat ini belum menyatakan keinginannya untuk berkoalisi di pemerintahan dan legislatif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
