Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 5 hingga 10 September 2022 atau tepatnya usai pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menunjukkan bahwa mayoritas responden masih menilai puas terhadap kinerja dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Survei dilakukan kepada 1.215 responden melalui sambungan telepon.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, 62,6% responden menilai puas dengan kinerja presiden. Sedangkan yang merasa kurang puas hingga tidak puas sama sekali adalah 35,5%.
"Memang efeknya terhadap tren aprroval rating presiden cukup lumayan. Kurang lebih 10% dibandingkan survei bulan Agustus sebelum kenaikan harga BBM," kata Burhanuddin dalam Rilis Survei Indikator Politik Indonesia secara daring, Minggu (18/9).
Pada Agustus 2022 kemarin, atau sebelum kenaikan harga BBM approval rating presiden berada di angka 72,3%. Ia menilai meski penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden cukup signifikan namun tingkat kepuasan kinerja tidak di bawah 50%.
Baca Juga: Kenaikan Harga BBM Bisa Gerus Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Presiden
Hal ini dikarenakan dua faktor. Pertama, momentum kenaikan harga BBM dilakukan saat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah sedang di level tinggi yaitu 72,3%.
"Ini keputusan tidak menyenangkan banyak pihak tapi ketika dilakukan saat approval rating sedang tinggi-tingginya dampaknya setidaknya tidak sampai di bawah 50%," imbuhnya.
Kedua, faktor lain yang membuat approval rating presiden masih di atas 50% adalah pengumuman kenaikan dilakukan jauh sebelum masa pemilihan umum (pemilu). Burhanuddin menjelaskan apabila pengumuman kenaikan dilakukan pada tahun depan maka dampaknya secara politik akan sangat besar.
"Itu dampaknya politik akan sangat besar, karena partai politik pendukung pemerintah karena sudah dekati masa pemilu mungkin mereka tidak mau masuk atau diasosiasikan dengan bagian pemerintah saat kebijakan tersebut diambil terlalu dekat dengan masa pemilu," jelasnya.
Dengan demikian, yang akan menjadi pertanyaan ke depan ialah apakah Presiden Joko Widodo kembali menaikkan approval rating dirinya. Terutama setelah melakukan pengalihan subsidi BBM.
Baca Juga: Usai Kenaikan BBM, Akankah Kepuasan Publik Pada Kinerja Presiden Turun?
"Kalau misal tren penurunan ini masih berlanjut tentu jadi masalah," ujarnya.
Adapun jika dirinci berdasarkan kelompok masyarakat, untuk responden petani, peternak dan nelayan tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden masih tinggi yaitu 63,9%.
Demikian juga dengan kelompok masyarakat yang bekerja sebagai buruh kasar, bengkel/teknisi, satpam, sopir/ojek, pedagang kecil juga masih memiliki tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden yang tinggi yaitu 66,6%.
Sedangkan untuk kelompok masyarakat yang bekerja sebagai pegawai tingkat kepuasannya berada di level 53,7%. "Ibu-ibu juga yang puas atas kinerja presiden masih tinggi juga yaitu 65,1%, mungkin karena ada BLT [bantuan langsung tunai]," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
