Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada periode 25-31 Agustus 2022 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa cukup atau sangat puas dengan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu 69,87%.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, hasil tersebut didapatkan sebelum pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM pada 3 September lalu.
"Yang mengatakan puas 69,87% yang mengatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali terhadap kinerja presiden ada 28%," kata Burhanuddin dalam Rilis Indikator Politik Indonesia, Rabu (7/9).
Angka ini meningkat dibandingkan pada hasil survei April lalu, dimana tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden menurun menjadi 58,1%.
Baca Juga: Survei Indikator Politik Indonesia: 78,8% Warga Menentang Kenaikan BBM
Namun, dengan adanya kenaikan harga BBM pada 3 September lalu, diduga akan ada penurunan kepuasan publik terhadap kinerja presiden. "Saya duga menurun, dugaan. Kita tunggu rilis survei," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya. Ia mengatakan bahwa akan ada dampak dari kenaikan harga BBM terhadap kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah atau dalam hal ini Presiden. Namun dampak tersebut diperkirakan minor atau kecil.
Pasalnya kebijakan penyesuaian harga BBM tak dilakukan oleh Indonesia saja. Menurutnya masyarakat saat ini mengetahui bahwa kondisi global berbeda dari sebelumnya.
Baca Juga: Survei LSI: Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Meningkat
Selain itu pemerintah juga telah menyiapkan bantalan sosial sebelum memutuskan penyesuaian harga. Hal ini menjadi penetralisir kekecewaan masyarakat. Oleh karenanya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pasca kebijakan kenaikan harga BBM diperkirakan terdampak minim.
"Berpengaruh tapi minor. Karena memang ada pra kondisi yang disiapkan ada kompensasi dan ada alasan besar yaitu situasi global berbeda. Kalau kita menghadapi situasi ini sendirian di dibandingkan negara lain contoh seperti apa yang terjadi di Sri Langka berbeda. Kalau apa yang kita lakukan ini juga banyak dilakukan oleh negara lain terkait dengan penyesuaian APBN termasuk juga terkait penyesuaian harga BBM," jelasnya.
Ia menjelaskan saat ini pihaknya juga tengah melakukan survei terhadap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Oleh karenanya belum ada angka resmi hasil dari survei kepuasan terhadap kinerja pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
