Pasar Obligasi Tertekan, Ekonom: Pemerintah Perlu Yakinkan Investor soal Ekonomi RI

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pasar obligasi Indonesia tengah menghadapi tekanan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Kondisi ini tercermin dari kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) serta meningkatnya premi risiko gagal bayar Indonesia sejak awal tahun.

Global Market Economist Myrdal Gunarto menilai tekanan terhadap pasar obligasi datang secara bertubi-tubi sehingga berdampak pada kenaikan imbal hasil surat utang pemerintah. Hal ini sejalan dengan investor yang juga meminta premi atau yield yang lebih tinggi sebagai kompensasi risiko.

Investor cenderung bersikap wait and see melihat kondisi global saat ini. Menurutnya, tekanan bertubi-tubi tersebut salah satunya berasal dari faktor eksternal, terutama konflik geopolitik antara Iran dengan Israel dan AS.

“Saat ini tekanannya bertubi-tubi. Jadi dampak negatif dari tekanan yang bertubi-tubi itu tidak bisa terhindarkan dan terkonversi pada kondisi yield obligasi kita yang mengalami kenaikan,” ujar Myrdal kepada Kontan, Minggu (8/3/2026).

Baca Juga: Pasar Obligasi Tertekan, Pemerintah Hadapi Ujian Tarik Utang di Tengah Gejolak Global

Berdasarkan riset Kontan, yield surat utang pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada di level 6,59% per 8 Maret 2026, naik dibandingkan posisi 6,11% pada Desember 2025 secara year to date (YtD). Sementara itu, yield SBN tenor 5 tahun tercatat 6%, meningkat dari 5,53% pada Desember 2025.

Di sisi lain, premi risiko gagal bayar Indonesia atau Credit Default Swap (CDS) tenor 5 tahun juga menunjukkan tren peningkatan. Per 8 Maret 2026, CDS Indonesia berada di level 86,53 basis poin, naik dari 76,06 basis poin pada awal tahun, bahkan melonjak dari 68,26 basis poin pada Desember 2025.

Kenaikan CDS tersebut mencerminkan meningkatnya kewaspadaan pasar terhadap kondisi fiskal dan ekonomi Indonesia. Tekanan di pasar obligasi juga tercermin dari menurunnya minat investor dalam lelang SBN sejak awal tahun.

Pada lelang Surat Utang Negara (SUN) kelima tahun ini yang digelar 3 Maret 2026, pemerintah menargetkan penerbitan Rp 33 triliun. Total penawaran yang masuk (incoming bids) tercatat Rp 50,94 triliun, dan pemerintah memutuskan menyerap Rp 34,1 triliun.

Angka ini lebih rendah dibandingkan lelang sebelumnya pada 18 Februari 2026, ketika incoming bids mencapai Rp 63 triliun dan pemerintah menyerap Rp 40 triliun.

Jika ditarik lebih jauh, tren penurunan minat investor sudah terlihat sejak awal tahun. Pada lelang pertama 6 Januari 2026, incoming bids mencapai Rp 90,9 triliun.

Kemudian turun menjadi Rp 82,9 triliun pada lelang 20 Januari 2026, menyusut lagi menjadi Rp 76,5 triliun pada lelang 3 Februari 2026, dan kembali turun menjadi Rp 63 triliun pada 18 Februari 2026.

Selain itu, kenaikan harga energi dunia juga turut memperbesar tekanan di pasar keuangan. Ia menilai penutupan Selat Hormuz serta tensi perang yang masih tinggi mendorong harga minyak dunia melonjak hingga di atas US$ 90 per barel.

Baca Juga: THR ASN 2026 Mulai Cair, Realisasi Capai Rp 3,12 Triliun per 6 Maret

Kondisi tersebut membuat investor terus melakukan kalkulasi terkait langkah yang akan diambil pemerintah Indonesia, terutama terkait pengelolaan fiskal di tengah kenaikan harga BBM global.

Myrdal juga melihat tekanan datang dari lembaga internasional yang masih menyesuaikan diri dengan ritme pemerintahan baru di Indonesia. Menurutnya, sebagian investor masih ragu melihat perubahan struktur belanja pemerintah dibandingkan periode sebelumnya.

Jika pada era sebelumnya fokus kebijakan lebih banyak diarahkan pada pembangunan infrastruktur fisik, saat ini pemerintah lebih menitikberatkan pada program peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Infrastruktur itu kan lebih ke pembangunan fisik yang kelihatan. Sementara kalau ini bertumpu pada makanan bergizi gratis yang memang bertumpu untuk mendorong kualitas SDM kita,” ujarnya.

Ia menilai kondisi ini membuat sorotan dari pihak internasional terhadap kebijakan fiskal Indonesia menjadi lebih besar. Karena itu, menurut Myrdal, pemerintah perlu membuktikan kekuatan fundamental ekonomi Indonesia tidak hanya melalui data, tetapi juga melalui komunikasi yang intensif dengan lembaga internasional, lembaga keuangan, dan lembaga pemeringkat.

Ia menilai jika komunikasi berjalan baik dan investor memahami perkembangan ekonomi Indonesia, maka penilaian terhadap prospek ekonomi Indonesia juga akan membaik.

“Kalau review-nya bagus, biarpun kondisi globalnya kurang kondusif, begitu situasinya berbalik misalkan sudah tidak perang lagi, saya yakin investor pasti akan kembali ke sini,” tambahnya.

Dalam jangka pendek, Myrdal menyarankan pemerintah melakukan pendekatan yang lebih tersegmentasi kepada investor yang memiliki kepercayaan kuat terhadap Indonesia, salah satunya dari Jepang.

Baca Juga: Purbaya Masih Kaji Insentif Kendaraan Listrik 2026, Khawatir Defisit APBN Melebar

Menurutnya, beberapa lembaga pemeringkat Jepang bahkan memberikan prospek dan peringkat rating yang lebih baik terhadap Indonesia dibandingkan lembaga pemeringkat global seperti Moody’s maupun Fitch Ratings.

Selain itu, pemerintah juga dapat mengandalkan pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek, meskipun langkah tersebut tetap perlu dijaga agar tidak menimbulkan risiko crowding out.

Ia memperkirakan kebutuhan pembiayaan pemerintah dari lelang SBN dan sukuk bisa mencapai sekitar Rp 100 triliun per bulan atau sekitar US$ 6 miliar.

Jika strategi tersebut berjalan baik dan fundamental ekonomi Indonesia terbukti kuat, Myrdal meyakini investor global akan kembali masuk ke pasar obligasi domestik ketika tensi geopolitik mereda.

“Investor global juga perlu meng-roll over dana mereka. Kalau hanya fokus di negara maju, yield yang mereka dapatkan tidak setinggi di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah perlu terus menunjukkan kondisi fiskal yang sehat, pengelolaan moneter yang baik, serta realisasi program prioritas pembangunan yang berjalan sesuai rencana agar arus modal ke pasar SBN tetap terjaga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News