/2015/01/30/1413809329.jpg "Parpol rebutan kursi direksi BPJS Ketenagakerjaan")
Reporter: Agus Triyono | Editor: Mesti Sinaga
JAKARTA. Kursi direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi rebutan partai politik.
Timboel Siregar, Koordinasi Advokasi BPJS Watch, mengatakan, perebutan kursi tersebut antara lain bisa dilihat dari hasil seleksi administrasi calon direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan beberapa waktu lalu.
Timboel melihat, dari calon yang lulus tersebut, diketahui beberapa calon mempunyai keterkaitan dengan partai politik. "Walau dia bukan anggota partai politik," kata Timboel dalam sebuah pernyataan yang diberikannya kepada KONTAN pekan kemarin.
Sementara itu, berdasarkan data hasil seleksi administrasi calon direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan seperti dimuat situs djsn.go.id, ada sejumlah politisi yang mendaftar menjadi direksi dan dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Salah satunya, Poempida Hidayatullah yang mendaftar menjadi Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Poempida adalah politisi dan mantan anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar.
Selain itu, ada juga nama Posma H Sitompul. Berdasarkan penelusuran KONTAN, posma adalah calon legislatif DPR RI Partai Gerindra Daerah Pemilihan Sumatera Utara. Dia juga berencana mencalonkan diri menjadi walikota Medan.
Timboel mengatakan, selain politisi tersebut ada juga politisi lain yang daftar menjadi direksi dan dewan pengawas di kedua lembaga tersebut.
Menurutnya, rebutan tersebut wajar, mengingat dana kelolaan yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan yang hampir mencapai Rp 200 triliun dan BPJS Kesehatan yang mencapai Rp 60 triliun.
"Ada potensi bisa dimainkan partai politik untuk mendapatkan keuntungan terutama dari investasi yang ditanamkan," kata Timboel.
Atas dasar itulah, imbuh Timboel, BPJS Watch mendesak Panitia Seleksi direksi BPJS untuk berani menolak orang partai masuk ke BPJS.
BPJS Watch juga meminta Panitia Seleksi berhati- hati juga terhadap direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan lama yang mendaftar kembali menjadi direksi dan dewan pengawas. Pasalnya, BPJS Watch melihat kinerja mereka kurang memuaskan.
"Selain itu saya melihat ada kecenderungan calon dari direksi lama mendekati partai guna mendukung pencalonan mereka," kata Timboel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
