kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.526.000   -2.000   -0,13%
  • USD/IDR 16.240   -40,00   -0,25%
  • IDX 7.037   -29,18   -0,41%
  • KOMPAS100 1.050   -5,14   -0,49%
  • LQ45 825   -5,35   -0,64%
  • ISSI 214   -0,85   -0,40%
  • IDX30 423   -1,15   -0,27%
  • IDXHIDIV20 514   0,87   0,17%
  • IDX80 120   -0,69   -0,57%
  • IDXV30 125   1,36   1,09%
  • IDXQ30 142   0,26   0,18%

Paripurna DPR digelar tanpa koalisi pro Jokowi


Selasa, 04 November 2014 / 12:28 WIB
Paripurna DPR digelar tanpa koalisi pro Jokowi
Gedung-gedung perkantoran di Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (9/5/2023). KONTAN/Baihaki/9/5/2023.


Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggelar rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2014). Rapat kali ini tetap hanya dihadiri fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih ditambah fraksi Partai Demokrat atau tanpa kehadiran fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Meski tanpa kehadiran kubu KIH, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang memimpin rapat tetap membuka dan melanjutkan rapat paripurna. Saat dimulai, peserta rapat paripurna belum mencapai setengah dari jumlah anggota DPR.

"Berdasarkan daftar hadir, sudah hadir 285 anggota DPR. Sesuai tata tertib, sudah kuorum," kata Taufik, saat membuka rapat paripurna pukul 10.47 WIB.

Jika mengacu pada daftar hadir anggota DPR, sampai pukul 10.55 WIB, baru 266 anggota DPR ditambah empat pimpinan DPR yang menandatangani daftar kehadiran. Jumlah anggota DPR periode 2014-2019 yang sudah dilantik mencapai 555 orang.

Jumlah 266 anggota DPR yang hadir itu berasal dari 71 anggota Fraksi Golkar, 70 anggota Fraksi Gerindra, 55 anggota Fraksi Demokrat, 35 anggota Fraksi PAN, dan 35 anggota Fraksi PKS.

Adapun agenda rapat paripurna ini adalah menetapkan mitra kerja untuk tiap komisi di DPR. Fraksi KIH tidak hadir dalam rapat paripurna ini karena menggelar rapat paripurna tandingan di ruangan berbeda.

Kubu KIH menyatakan akan terus melanjutkan DPR tandingan sampai ada kesepakatan terkait pembagian kursi pimpinan alat kelengkapan DPR secara proporsional. Hingga saat ini, kedua pihak masih mencari solusi untuk menyelesaikan konflik. (Indra Akuntono)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×