Reporter: Adi Wikanto | Editor: Cipta Wahyana
JAKARTA. Usulan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghentikan sementara (moratorium) kunjungan kerja ke luar negeri menjadi perbicangan hangat di kalangan wakil rakyat. Sebagian anggota dewan terang-terangan menolak usul itu. Alasan mereka, rencana itu bisa mengganggu kinerja dewan. Namun, mereka sepakat untuk mengurangi kuantitas perjalanan ke luar negeri.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ecky Awal Mucharam adalah salah satu anggota DPR yang tak sepakat dengan usulan itu. Menurutnya, anggota DPR tetap membutuhkan kunjungan kerja ke luar negeri. Karena, tidak semua informasi bisa mereka dapatkan di dalam negeri atau melalui internet semata. "Jadi tidak mungkin kalau hal itu dihentikan sama sekali," kata Ecky, Rabu (27/10).
Namun, menurutnya, kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri memang harus dikurangi. Selain itu, pimpinan DPR harus bisa menyeleksi kunjungan tersebut. "Kunjungan harus dilakukan secara selektif dan publik harus mendapatkan laporannya, jangan hanya ke pimpinan DPR saja," tandas Ecky.
Adapun Nusron Wahid, Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, menilai, penghentian kunjungan ke luar bukanlah pilihan yang bagus. Apalagi kalau hal itu hanya dilakukan DPR saja. Sebab, jumlah dana kunjungan ke luar negeri DPR lebih sedikit ketimbang pemerintah. "Pejabat pemerintah melakukan kunjungan ke luar negeri, mulai dari pejabat eselon III hingga menteri; tapi DPR hanya anggotanya saja," katanya.
Sebelumnya, PAN mengusulkan agar DPR menghentikan kunjungan ke luar negeri dalam satu semester ke depan. Sebab, masyarakat menilai kegiatan itu hanya mengambur-hamburkan uang negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
