kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Papua Merdeka buka kantor di Inggris,apa sikap RI?


Sabtu, 04 Mei 2013 / 12:56 WIB
ILUSTRASI. Anak sensitif


Sumber: Tribunnews |

JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menugaskan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk memanggil duta besar Inggris di Jakarta. Hal ini terkait informasi media massa bahwa ada pembukaan Kantor Perwakilan Papua Merdeka, di Oxford, Inggris, beberapa waktu lalu. Pemerintah akan meminta penjelasan dan klarifikasi mengenai informasi itu. 

"Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa akan memanggil Dubes Inggris di Jakarta untuk menjelaskan dan klarifikasi," ujar Jurubicara Presiden Julian Aldrin Pasha, Sabtu (4/5/2013), seperti dikutip Tribunnews.com.

Menurut informasi, acara pembukaan kantor itu dihadiri Wali Kota Oxford Moh Niaz Abbasi, anggota Parlemen Inggris, dan Andrew Smith MP.

Julian mengatakan, sejauh ini, Pemerintah Indonesia belum menerima pernyataan resmi dari pemerintah Inggris mengenai hal itu. Menurut Julian, hadirnya para pejabat dan anggota parlemen dalam acara pembukaan Kantor Free West Papua Campaign (FWPC) dilakukan tanpa dukungan resmi.

"Hal tersebut dilakukan tanpa dukungan resmi pemerintah dan parlemen Inggris," tegas Julian.

Sementara itu, Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan, selain Dubes Inggris di Jakarta,  KBRI London juga akan melakukan langkah  serupa terhadak Kemlu Inggris di London.  

"Semua langkah kita lakukan utk kedaulatan kita NKRI,” kata Djoko melalui pesan singkatnya di Jakarta, Jumat (3/5/2013).

Djoko Suyanto juga mengemukakan, selama ini FWPC memang memfokuskan kegiatannya di Kota Oxford.  Namun mereka sekarang menggambarkannya sebagai "kantor" di Oxford.

“Selama  ini kegiatan tersebut  sama sekali tidak mendapat dukungan dari pemerintah Inggris dan oposisi di parlemen. Secara formal mereka tetap mengakui kedaulatan NKRI atas Papua,” kata Djoko.

(Tribunnews)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×