kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45784,56   -4,98   -0.63%
  • EMAS937.000 0,00%
  • RD.SAHAM -0.36%
  • RD.CAMPURAN -0.47%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Pandemi virus corona, Ditjen Pajak relaksasi SPT OP dan peserta tax amnesty


Rabu, 25 Maret 2020 / 11:36 WIB
Pandemi virus corona, Ditjen Pajak relaksasi SPT OP dan peserta tax amnesty
ILUSTRASI. Ditjen Pajak lakukan relaksasi pajak

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenku) resmi merelaksasi surat pemberitahuan (SPT) untuk wajib pajak orang pribadi, termasuk pada peserta program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Nomor: Kep-156/PJ/2020 Tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditanda tangani Dirjen Pajak Suryo Utomo pada Jumat, 20 Maret 2020.

Dalam rilis yang diterima Kontan.co.id, Suryo menyampaikan, akibat penyebaran virus corona atau Covid-19 maka sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020 ditetapkan sebagai keadaan kahar atau force majeur

Karena itu, kepada wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019 dan yang melakukan pembayaran atas jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SPT Tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi tahun pajak 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2020 diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan.

Baca Juga: Sri Mulyani masih racik postur APBN 2020 perubahan

Sementara, wajib pajak orang pribadi yang menjadi peserta program amnesti pajak dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan, atau realisasi penempatan harta tambahan, dapat menyampaikan laporan tersebut paling lambat pada tanggal 30 April 2020.

Di sisi lain Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Masa PPh pemotongan/pemungutan untuk masa pajak Februari 2020 pada tanggal 21 Maret 2020 hingga 30 April 2020 tanpa dikenai sanksi administrasi keterlambatan.

Ditjen Pajak juga mengatur pengajuan upaya hukum tertentu yang memiliki batas waktu pengajuan antara 15 Maret hingga 30 April 2020 diberikan perpanjangan batas waktu sampai dengan 31 Mei 2020. 

Upaya hukum dimaksud yaitu permohonan keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang kedua.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.


TERBARU

[X]
×