Reporter: Barratut Taqiyyah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di Dewan Perwakilan Rakyat menunggu sikap dari Dewan Pimpinan Pusat PAN terkait nasib kadernya Wa Ode Nurhayati di DPR. Wa Ode terjerat kasus dugaan suap alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) yang baru divonis Pengadilan Tipikor, pada Kamis (18/10/2012) kemarin. DPP PAN akan menentukan sikap pascaputusan bersalah untuk Wa Ode oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
"Fraksi PAN akan tunggu sikap DPP terkait nasib Wa Ode di DPR," kata Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno, di Jakarta, Kamis (18/10).
Wa Ode divonis enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Ia dianggap terbukti melakukan dua perbuatan pidana, yakni menerima suap senilai Rp 6,25 miliar dari tiga pengusaha terkait alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan melakukan tindak pidana pencucian uang atas kepemilikan dana Rp 50,5 miliar dalam rekeningnya.
Teguh mengatakan, pihaknya masih menganggap Wa Ode adalah korban dan whistle blower yang mengungkap mafia anggaran di DPR. Seharusnya, kata dia, majelis hakim meringankan hukuman Wa Ode. Untuk itu, pihaknya mendukung upaya banding yang dilakukan rekannya itu.
Ketika ditanya bagaimana mekanisme di internal partai ketika menyikapi putusan bersalah, Teguh mengatakan, partai bakal tegas jika menyangkut korupsi. Hanya saja, partai tentu harus membaca terlebih dulu pertimbangan putusan majelis hakim.
"Setelah menerima putusan pengadilan, DPP PAN tentu akan mengambil sikap melalui rapat pleno DPP," pungkas Teguh.
Seperti diberitakan, DPR telah memberhentikan sementara Wa Ode sebagai anggota Dewan setelah perkaranya masuk ke pengadilan. Keputusan itu atas rekomendasi Badan Kehormatan DPR. Adapun mengenai pemberhentian tetap, BK baru bisa memproses setelah putusan Wa Ode berkekuatan hukum tetap. (Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
PAN cek anggotanya di Komisi X
Penyuap Wa Ode diancam 5 tahun bui
