kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45903,33   4,58   0.51%
  • EMAS1.313.000 -0,38%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Paling cepat, harga BBM subsidi naik bulan Juni


Rabu, 01 Mei 2013 / 09:24 WIB
Paling cepat, harga BBM subsidi naik bulan Juni
ILUSTRASI. Petugas dan nasabah melakukan akad pinjaman di kantor Bank Wakaf Mikro Pesantren Aulia Cendekia Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (9/11/2021).ANTARA FOTO/Feny Selly/foc.


Reporter: Anna Suci Perwitasari, Herlina KD |

JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan pemerintah akan menaikkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Paling cepat, bandrol baru untuk premium dan solar subsidi berlaku pada Juni 2013.

Namun sebelum kebijakan ini berlaku, presiden ingin memastikan tersedianya dana untuk program kompensasi duit kepada rakyat miskin dalam Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013. Makanya, pemerintah akan segera mengajukan perubahan APBN 2013 ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pelaksana tugas Menteri Keuangan Hatta Rajasa bilang, pemerintah akan mengajukan RAPBN 2013 secepat mungkin. "Pimpinan DPR sedang di luar negeri, kembali baru 6 Mei, setelah itu pemerintah akan melakukan konsultasi, minggu kedua baru kami ajukan RAPBN-P," jelas Hatta, Selasa (30/4).

Tentu saja, pembahasan RAPBN-P membutuhkan waktu. Pembahasan umumnya membutuhkan waktu sekitar sebulan. Dengan begitu, paling cepat harga baru BBM bersubsidi bisa diberlakukan pada Juni mendatang. Ini dengan catatan pemerintah dan DPR benar-benar full time membahas APBNP 2013.

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2013 tentang APBN, pemerintah punya wewenang penuh menaikkan harga BBM,tanpa persetujuan dari DPR. Hanya saja, karena pemerintah ingin membagi-bagikan dana kompensasi yang semula dialokasikan bagi subsidi BBM, ke program sosial harus mendapat persetujuan DPR dulu.

Agung Laksono, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menjelaskan, pemerintah sudah memiliki tiga program bantuan sosial yaitu beras miskin (raskin), beasiswa siswa miskin (BSM) dan program keluarga harapan (PKH). Bila harga BBM bersubsidi naik, pemerintah akan memperbanyak dan memperluas cakupan program reguler tersebut.

Bantuan sosial

Agung yang juga pentolan Partai Golkar ini menjelaskan,pada program raskin, pemerintah akan menambah pemberian raskin dari 12 kali setahun menjadi sedikitnya 15-16 kali setahun. Selama ini, alokasi dana untuk raskin reguler mencapai Rp 17 triliun untuk 15,5 juta rumah tangga. "Kalau ada tambahan kompensasi misalnya 4 bulan maka total tambahannya sekitar Rp 6 triliun," kata Agung.

Sutarto Alimoeso, direktur utama Badan Urusan Logistik (Bulog), menjelaskan, penyaluran raskin tambahan akan berlangsung bersamaan dengan bulan pertama kenaikan harga BBM bersubsidi.

Contohnya, jika harga BBM naik mulai Juni, pada bulan itu juga Bulog akan menyebar beras murah bagi warga miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Artinya, mulai saat itu, penyaluran raskin naik dari 15 kg menjadi 30 kg.

Untuk program keluarga harapan, besaran dana per rumah tangga per tahun adalah Rp 1,4 juta. Penerimanya mencapai 2,4 juta rumah tangga miskin. "Dana itu akan naik jadi Rp 1,5 juta-Rp 1,8 juta per tahun," terang Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.

Sementara, penyaluran program beasiswa miskin akan menjamah lebih banyak peserta, yakni dari 10% penduduk miskin menjadi 29%. Nilai beasiswanya pun kian besar, misal untuk SD dan sederajat dari Rp 360.000 menjadi Rp 450.000, lalu SMP dan sederajat dari Rp 550.000 menjadi Rp 750.000. Semuanya berlaku untuk per siswa setiap tahun.

Tak hanya itu saja. Kata Agung Laksoni, pemerintah juga akan memberikan kompensasi berupa dana tunai melalui bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Program ini layaknya bantuan langsung tunai (BLT) yang pernah berjalan beberapa tahun lalu. Hanya saja, Agung belum mau membeberkan besaran nilai uang kompensasi BLSM yang akan diberikan.

Program inilah yang bakal menuai kontroversi. Maklum program bagi-bagi duit kepada rakyat miskin ini jelas akan menguntungkan partai penguasa menjelang pelaksanaan pemilu 2014 mendatang

Program sosial seperti ini juga rawan menjadi penyimpangan di lapangan. Soalnya, tahun ini adalah tahun politik. Bantuan itu bisa dimanfaatkan sebagai alat politik untuk menarik simpati masyarakat miskin menjelang pemilu 2014.Makanya, banyak yang mensinyalir, kalau program ini tak akan berjalan sesuai tujuan. n

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Practical Business Acumen

[X]
×