Reporter: Noverius Laoli | Editor: Amal Ihsan
JAKARTA. Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terbentur dana kompensasi. Pasalnya, pemerintah ingin menambah dana bantuan kompensasi untuk rakyat miskin setelah menaikkan BBM.
Namun, agar bisa mencairkan kompensasi, pemerintah butuh persetujuan DPR. Karena itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik meminta DPR mempercepat pembahasan APBNP pada Mei 2013 ini, karena kenaikan harga BBM sudah mendesak dilakukan. Masalahnya, sampai Mei ini, DPR masih reses.
"Sekarang kan kondisinya APBN kita sudah krisis, harga BBM harus naik, jadi pada bulan Mei harus sudah selesai pembahasan APBN-P. Seharusnya teman-teman DPR mengerti kondisi ini," ujar Jero di Hotel Bidakara, Selasa (30/4).
Jero khawatir, jika keputusan pemerintah menaikkan harga BBM molor, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terganggu. Sebab, kemungkinan, harga BBM akan naik di pertengahan sampai di Akhir Mei atau bisa saja pada awal Juni. Pada saat itu, sudah terlambat mengatasi pembengkakan subsidi BBM.
Makanya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga meminta agar pada Mei nanti, pemerintah dan DPR sudah sepakat tentang anggaran bantuan langsung tunai (BLT) kepada rakyat miskin akibat kenaikan harga BBM. Melalui pembahasan APBN-Perubahan nanti, pemerintah mendesak DPR menyetujui besaran anggaran yang diajukan pemerintah.
Pemerintah akan memberikan empat macam kompensasi akibat kenaikan BBM yakni, beras untuk masyarakat miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Keluarga Harapan ( PKH). dan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM ).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
