Sumber: Antara | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia meresmikan proyek layanan jaringan serat optik Palapa Ring Paket Barat melalui penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT Palapa Ring Barat (konsorsium Moratel-Ketrosden Triamistra), Senin (29/2).
Proyek ini bernilai Rp 1,28 triliun.
Penandatanganan berlangsung di di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta.
Pemerintah diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK).
"Melalui proyek ini, kami ingin mengurangi ketimpangan infrastruktur antara wilayah Jawa dan luar Jawa," kata Rudiantara usai acara tersebut.
Proyek Palapa Ring akan membangun jaringan tulang punggung serat optik nasional di daerah-daerah yang menghubungkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia demi pemerataan akses pita lebar (broadband).
Ini untuk meningkatkan akses informasi dan kesempatan masyarakat untuk memperoleh peluang-peluang menambah kesejahteraan seperti melalui perdagangan elektronik (e-commerce).
Ada tiga proyek Palapa Ring, yaitu pertama paket barat yang menjangkau wilayah Riau dan Kepulauan Riau sampai Kepulauan Natuna dengan total panjang kabel serat optik sekitar 2.000 kilometer.
Kedua, paket tengah yang menjangkau wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Utara (sampai Kepulauan Sangihe-Talaud) dengan panjang kabel serat optik 2.700 kilometer. Ketiga paket timur yang menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat dan Papua (termasuk daerah pedalaman) dengan panjang total kabel serat optik 6.300 kilometer.
Untuk proyek palapa ring barat dan tengah, Rudiantara menargetkan dapat mulai dibangun pada tahun 2016 dan bisa beroperasi mulai 1 Januari 2019.
"Sementara untuk timur, pemerintah melakukan tender ulang, diharapkan kuartal ketiga 2016 pemenang tender sudah didapatkan," ujar dia.
Proyek Palapa Ring adalah proyek kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) pertama dalam sektor telekomunikasi dengan skema pembayaran ketersediaan layanan (availability payment/AP), yaitu pembayaran secara berkala selama masa konsesi berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur yang dibangun oleh bada usaha.
Dana AP berasal dari dana kontribusi "universal service obligation" (USO).
"Jadi dengan sistem tersebut, proyek tidak bergantung pada APBN yang memiliki dana pembangunan infrastruktur yang terbatas," kata Menkeu Bambang Brodjonegoro.
Pada proyek Palapa Barat, total NPV AP mencapai Rp 1,71 triliun yang akan dibayarkan berkala selama masa konsesi 15 tahun.
Pembayaran dijamin kelangsungannya oleh pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
Adapun pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan perjanjian penjaminan proyek Palapa Ring Barat tersebut antara PT Palapa Ring Barat dengan PT PII selaku pelaksana single window policy penyediaan penjaminan pemerintah untuk proyek infrastruktur yang dikerjasamakan dengan pihak swasta.
Kemudian dilakukan pula penandatanganan perjanjian regres antara PT PII dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku (PJPK).
(Michael Siahaan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
