Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Janji Menteri Kordinator Perekonomian RI, Darmin Nasution untuk membawa draf Paket Kebijakan Ekonomi XV ke Presiden Joko Widodo pada hari ini Selasa (21/3) harus meleset lagi. Paket kebijakan XV yang sebelumnya Darmin bilang akan berkaitan dengan penyedia jasa logistik, harus diundur lagi untuk sampai ke tangan Presiden Joko Widodo.
"Belum, ternyata peraturannya belum selesai, saya tidak mau mengumumkannya," kata Darmin saat menjelang pulang dinas di kantornya, Kemenko RI, Senin malam (20/3).
Ketika ditanya awak media tentang apa kekurangan draf paket kebijakan XV, Darmin hanya menjawab singkat. Menurutnya, masih banyak kekurangan dari draf tersebut. Ia bilang, tidak ada kendala untuk menyusun drafnya, tapi karena memang kementerian terkait belum selesai memberikan masukan.
"Itu kan banyak (kurangnya) ada beberapa belas. Bukan karena ada kendala, ya belum tuntas saja dari kementerian masing-masing," pungkas Darmin.
Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan 14 Paket Kebijakan Ekonomi sejak September 2015. Dan yang teranyar, Paket Kebijakan Ekonomi 14 diterbitkan pada November tahun lalu, kebijakan ini berisi ihwal peta jalan pengembangan industri e-commerce.
Dari sejumlah paket kebijakan perekonomian yang dikeluarkan pemerintah, bertujuan memangkas aturan atau deregulasi terhadap peraturan yang selama ini menghambat ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
