kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Pakar: Di Indonesia, dinasti politik sangat jahat


Rabu, 16 Oktober 2013 / 16:00 WIB
Pakar: Di Indonesia, dinasti politik sangat jahat
ILUSTRASI. JAKARTA,10/5-BUS WISATA JAKARTA. Warga menikmati suasana ibu kota dengan bus tingkat Transjakarta wisata dengan atap terbuka, Jakarta, Selasa (10/5/2022).. KONTAN/Fransiskus Simbolon


Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana berpendapat, dinasti politik secara teoritis sah-sah saja, asal memiliki kemampuan dan kecakapan dalam memimpin. Tetapi praktiknya, dinasti politik di Indonesia justru bersifat jahat.

"Di Indonesia, dinasti kerajaan ini sangat jahat. Dampaknya luar biasa buruk. Mereka bisa main sana sini. Bukan hanya main politik, yang lebih jahat lagi main bisnis," ujar Tjipta kepada wartawan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (16/10/2013).

Tjipta mencontohkan, fenomena mutakhir dinasti politik Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah yang terungkap lewat media massa bahwa keluarganya ikut menjalankan begitu banyak proyek yang jumlahnya 175 dengan nilai hampir Rp 2 triliun.

"Itu dikuasai semua oleh mereka. Langsung atau tidak langsung, ini memang sangat buruk. Dinasti politik, lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya. Maka saya sangat setuju itu harus dilarang. Caranya harus dalam bentuk peraturan perundang-undangan," kata Tjipta.

Menurutnya, definisi dinasti politik harus diatur sangat jelas. Misalnya, bapak, anak dan ibu dipersilakan masuk dalam jejaring politik.

Tetapi, ketika turun sampai kepada keponakan, cucu, sepupu, atau besan mesti dipotong. Hal seperti ini tidak boleh sama sekali kalau demokrasi mau berjalan sehat.

Saat ini, diakui Tjipta, sangat sulit menahan dinasti politik. Sebagai negara hukum, siapa pun warga negara Indonesia harus tunduk pada peraturan dan ketentuan hukum yang ada. Kalau memang ada larangan sistem dinasti politik, harus dipertegas dengan ketentuan hukum.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×