kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Pakar: Di Indonesia, dinasti politik sangat jahat


Rabu, 16 Oktober 2013 / 16:00 WIB
Pakar: Di Indonesia, dinasti politik sangat jahat
ILUSTRASI. JAKARTA,10/5-BUS WISATA JAKARTA. Warga menikmati suasana ibu kota dengan bus tingkat Transjakarta wisata dengan atap terbuka, Jakarta, Selasa (10/5/2022).. KONTAN/Fransiskus Simbolon


Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana berpendapat, dinasti politik secara teoritis sah-sah saja, asal memiliki kemampuan dan kecakapan dalam memimpin. Tetapi praktiknya, dinasti politik di Indonesia justru bersifat jahat.

"Di Indonesia, dinasti kerajaan ini sangat jahat. Dampaknya luar biasa buruk. Mereka bisa main sana sini. Bukan hanya main politik, yang lebih jahat lagi main bisnis," ujar Tjipta kepada wartawan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (16/10/2013).

Tjipta mencontohkan, fenomena mutakhir dinasti politik Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah yang terungkap lewat media massa bahwa keluarganya ikut menjalankan begitu banyak proyek yang jumlahnya 175 dengan nilai hampir Rp 2 triliun.

"Itu dikuasai semua oleh mereka. Langsung atau tidak langsung, ini memang sangat buruk. Dinasti politik, lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya. Maka saya sangat setuju itu harus dilarang. Caranya harus dalam bentuk peraturan perundang-undangan," kata Tjipta.

Menurutnya, definisi dinasti politik harus diatur sangat jelas. Misalnya, bapak, anak dan ibu dipersilakan masuk dalam jejaring politik.

Tetapi, ketika turun sampai kepada keponakan, cucu, sepupu, atau besan mesti dipotong. Hal seperti ini tidak boleh sama sekali kalau demokrasi mau berjalan sehat.

Saat ini, diakui Tjipta, sangat sulit menahan dinasti politik. Sebagai negara hukum, siapa pun warga negara Indonesia harus tunduk pada peraturan dan ketentuan hukum yang ada. Kalau memang ada larangan sistem dinasti politik, harus dipertegas dengan ketentuan hukum.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×