kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.528.000   8.000   0,53%
  • USD/IDR 16.240   -40,00   -0,25%
  • IDX 7.037   -29,18   -0,41%
  • KOMPAS100 1.050   -5,14   -0,49%
  • LQ45 825   -5,35   -0,64%
  • ISSI 214   -0,85   -0,40%
  • IDX30 423   -1,15   -0,27%
  • IDXHIDIV20 514   0,87   0,17%
  • IDX80 120   -0,69   -0,57%
  • IDXV30 125   1,36   1,09%
  • IDXQ30 142   0,26   0,18%

OTT KPK tak kunjung usai, ICW: Pemerintah tidak serius


Rabu, 16 Oktober 2019 / 14:06 WIB
OTT KPK tak kunjung usai, ICW: Pemerintah tidak serius
ILUSTRASI. Pekerja membersihkan logo Komisi Pemberantasan Korupsi di gedung KPK, Jakarta, Senin (5/2). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada kepala daerah. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/AMA/18


Sumber: Kompas.com | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada kepala daerah. Kali ini, giliran Wali Kota Medan Dzulmi Eldin. 

OTT tersebut diduga terkait korupsi di lingkungan dinas Pemerintah Kota Medan. Sehari sebelumnya, Bupati Indramayu Supendi juga dicocok komisi anti-rasuah tersebut. 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan ada dugaan transaksi terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat. 

Baca Juga: OTT wali kota Medan, KPK sita uang setoran Rp 200 juta dari anak buah

Lantas, mengapa OTT tidak pernah usai dilakukan KPK? Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, OTT akan terus terjadi sepanjang pembenahan di sektor politik tidak pernah dilakukan. 

Menurutnya, sektor politik menyumbang persoalan korupsi terbesar yang ditangani oleh KPK saat ini. "60% kasus di KPK itu adalah kasus korupsi politk," ujarnya saat dihubungi Kompas.com Rabu (16/10). 

Tugas pemerintah 
Anehnya, menurut dia pemerintah tidak mempunyai agenda untuk pembenahan di sektor politik. "Di antaranya soal kepemiluan, dana kampanye, sampai dengan kemudian induknya, yakni partai politik," papar dia. 

Lebih lanjut, sepanjang persoalan-persoalan tersebut tidak dibenahi, maka OTT akan terus terjadi, kepala daerah akan terus melakukan korupsi. 

Pekerjaan pencegahan korupsi, imbuh Donal seharusnya menjadi tugas pemerintah, melalui perbaikan tata kelola kepemiluan dan partai poltik. "Jadi, dalam hal ini tidak ada niat serius dari pemerintah," papar dia. 

Baca Juga: Bupati Indramayu diduga terima uang dari rekanan proyek dinas PU

Menurutnya, butuh politik komitmen tingkat tinggi bagi pemerintah, dalam hal ini presiden untuk memperbaiki, mendorong perbaikan tata kelola partai, mendorong perbaikan aspek tata kelola kepemiluan. 

Donal menyebut, sepanjang hal-hal tersebut tidak dibenahi, kita akan selalu melihat kepala daerah tertangkap tangan. (Dandy Bayu Bramasta)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "OTT KPK Tak Kunjung Usai, ICW: Pemerintah Tidak Serius

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×