Reporter: | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, wacana pemerintah terkait penundaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan akan merugikan pekerja.
Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, menyebutkan setiap peserta jaminan sosial adalah peserta yang mendaftar dan membayar iuran.
"Kalau tidak bayar, kalau misalkan ada sesuatu dia tidak bisa klaim," kata Timboel saat dihubungi, Kamis (12/3).
Ia menyebutkan, kalaupun pemerintah tetap melaksanakan wacana itu, maka pemerintah melanggar ketentuan UU Nomor 40 tahun 2004.
Baca Juga: Paket stimulus corona, pemerintah akan bebaskan iuran BPJS Ketenagakerjaan
Timboel mengatakan, kalaupun pemerintah ingin merevisi pasal dalam UU tersebut mesti dilakukan pembahasan dengan DPR dan hal ini biasanya membutuhkan waktu yang lama. Opsi lainnya, pemerintah bisa merevisi pasal dalam UU 40/2004 lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
"Tapi syaratnya jika terdapat kegentingan. Apakah penundaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan karena dalam keadaan genting? Kan tidak," kata dia.
Sebelumnya, pemerintah berencana agar terdapat pembebasan atau penundaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini rencananya sebagai salah satu stimulus untuk mengurangi dampak virus corona terhadap perekonomian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
