Ongkos Stabilkan Rupiah Mahal, Konsistensi Kebijakan BI dan Pemerintah Dipertaruhkan

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ongkos menjaga stabilitas rupiah semakin mahal seiring tekanan terhadap nilai tukar yang terus berlanjut.

Di tengah pelemahan rupiah yang menembus level terlemah sepanjang sejarah, Bank Indonesia dihadapkan pada dilema besar antara menjaga stabilitas kurs atau menopang pemulihan ekonomi domestik.

Pasalnya, jika pelemahan rupiah terus berlanjut dalam waktu yang cukup panjang, risiko kenaikan inflasi semakin terbuka akibat meningkatnya biaya impor energi, pangan, hingga bahan baku industri.

Kondisi tersebut berpotensi memaksa BI menaikkan suku bunga acuan demi menjaga stabilitas rupiah dan ekspektasi inflasi.

Baca Juga: Biaya Pelihara Hewan saat Pensiun Kian Mahal, Lansia Mulai Atur Ulang Keuangannya

Namun, kebijakan suku bunga tinggi juga dapat berdampak pada melambatnya penyaluran kredit, naiknya biaya dana, hingga menahan akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik.

Tercatat, pelemahan rupiah masih terus berlanjut. Rupiah spot ditutup di level Rp 17.597 per dolar Amerika Serikat (AS) pada akhir perdagangan Jumat (15/5/2026), melemah 0,39% dibanding sehari sebelumnya yang berada di Rp 17.529 per dolar AS.

Level tersebut sekaligus menjadi posisi penutupan rupiah terlemah sepanjang sejarah.

Jika ditarik dalam sepekan terakhir, rupiah sudah melemah sekitar 1% di pasar spot. Sementara dalam satu bulan terakhir, nilai tukar rupiah telah terdepresiasi sekitar 2,645%.

Kepala Ekonom PermataBank, Josua Pardede mengatakan, ongkos menjaga stabilitas rupiah saat ini memang semakin mahal. Namun menurutnya, biaya tersebut tidak bisa hanya dilihat dari satu angka kurs semata.

Josua menjelaskan, biaya yang paling terlihat saat ini adalah penurunan cadangan devisa Indonesia. Cadangan devisa tercatat turun dari US$ 148,2 miliar pada akhir Maret 2026 menjadi US$ 146,2 miliar pada akhir April 2026.

Menurut penjelasan Bank Indonesia, penurunan tersebut antara lain dipengaruhi pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi rupiah.

Baca Juga: Kian Mahal, Kurs Dolar AS di Bank Tembus Rp 17.700 pada Hari Ini (12/5)

Meski demikian, Josua menilai penurunan US$ 2 miliar tersebut belum tentu seluruhnya digunakan untuk intervensi di pasar valuta asing. Sebab pada saat yang sama juga terdapat penerimaan pajak, jasa, hingga penerbitan obligasi global pemerintah.

“Artinya, biaya sebenarnya bisa lebih besar, tetapi yang terlihat secara bersih adalah penurunan bantalan devisa,” ujar Josua kepada Kontan, Jumat (15/5).

Ia menambahkan, posisi cadangan devisa Indonesia sebenarnya masih cukup memadai karena setara sekitar 5,8 bulan impor. Namun arah penurunannya menunjukkan bahwa mempertahankan rupiah di level tertentu membutuhkan amunisi yang tidak murah.

Menurut Josua, pelemahan rupiah saat ini bukan semata karena kurangnya intervensi BI, melainkan tekanan dolar AS memang sedang sangat besar.

Rupiah pada periode April-Mei 2026 tertekan oleh tingginya kebutuhan dolar domestik, terutama untuk pembayaran dividen yang biasanya meningkat pada triwulan II.

Di saat yang sama, pasar juga dibayangi kekhawatiran terhadap prospek ekonomi domestik, kesinambungan fiskal, konflik Timur Tengah, suku bunga AS yang diperkirakan bertahan tinggi lebih lama atau higher for longer, peringatan MSCI, hingga penurunan outlook oleh lembaga pemeringkat.

Baca Juga: Alarm Rupiah Rawan Jebol Rp 18.000 per dollar AS, Ini Alasannya!

Sebelumnya, rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp 17.300 hingga Rp 17.500 per dolar AS dalam tiga bulan ke depan dengan asumsi BI tetap aktif melakukan stabilisasi. Namun kini rupiah sudah menyentuh level Rp 17.597 per dolar AS.

“Kalau rupiah sudah melewati batas atas asumsi itu, berarti pasar sedang menguji daya tahan bauran kebijakan Indonesia,” ungkap Josua.

Lebih lanjut Josua menilai intervensi BI di pasar valas masih efektif untuk meredam kepanikan dan mengurangi lonjakan pelemahan yang terlalu tajam. Namun intervensi tersebut dinilai kurang efektif apabila dimaksudkan untuk mempertahankan satu level kurs tertentu.

Dalam kondisi tekanan dolar yang datang dari faktor global dan domestik sekaligus, BI dinilai hanya dapat memperlambat pelemahan rupiah, menjaga keteraturan pasar, dan mencegah volatilitas berlebihan.

“Tetapi BI tidak bisa sendirian membalikkan arah rupiah kalau permintaan dolar tetap tinggi dan kepercayaan terhadap aset rupiah melemah,” ujarnya.

Josua menjelaskan, kebijakan BI menahan BI Rate di level 4,75% yang dibarengi penguatan intervensi pasar valas, penyesuaian suku bunga instrumen moneter berbasis pasar, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder memang diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah dan likuiditas.

Baca Juga: Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Terkontraksi Imbas Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Namun menurutnya, pembelian SBN lebih tepat dilihat sebagai langkah menjaga pasar obligasi dan likuiditas, bukan instrumen langsung untuk menguatkan rupiah.

Bahkan, apabila likuiditas rupiah yang dilepas tidak diserap kembali secara hati-hati, pesan kebijakannya bisa terlihat kurang tegas di mata pasar valas.

Karena itu, Josua menilai BI masih perlu menjaga tiga hal secara bersamaan, yakni memastikan pasokan dolar di pasar tetap tersedia secara terukur, menjaga daya tarik aset rupiah melalui imbal hasil yang memadai, serta memperjelas komunikasi bahwa stabilitas rupiah tetap menjadi prioritas utama.

Menurutnya, jika tekanan rupiah terus berlanjut dan mulai mengganggu ekspektasi inflasi, peluang kenaikan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi semakin terbuka.

Baca Juga: Rp 17.529 per Dollar AS, Kurs Rupiah Di Titik Terendah Dalam Sejarah, Ini Dampaknya!

Namun, kenaikan suku bunga juga bukan tanpa risiko karena dapat meningkatkan biaya dana, menahan pertumbuhan kredit, hingga menambah beban pembiayaan SBN pemerintah.

“Di sinilah mahalnya stabilitas rupiah terlihat. Kalau BI terlalu longgar, rupiah makin tertekan. Tapi kalau BI terlalu ketat, pemulihan sektor riil ikut tertahan,” ungkapnya

Moneter Tak Cukup, Pemerintah Harus Turunkan Sumber Tekanan Rupiah

Josua menekankan, kebijakan moneter saja tidak cukup untuk menjaga stabilitas rupiah. Pemerintah juga perlu ikut menurunkan sumber tekanan terhadap rupiah melalui kebijakan fiskal, energi, dan penguatan kepercayaan investor.

Ia menilai langkah yang paling penting adalah menjaga kredibilitas defisit fiskal, memastikan subsidi energi dikelola dengan jelas, menekan kebutuhan impor energi, serta menjalankan kebijakan devisa hasil ekspor tanpa mengganggu likuiditas pelaku usaha.

Selain itu, reformasi pasar modal dan kepastian kebijakan investasi juga perlu dipercepat agar kepercayaan investor tetap terjaga.

Baca Juga: Rupiah Berpotensi Kian Tertekan Usai 18 Saham Dicoret dari MSCI

Menurut Josua, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sendiri telah menegaskan bahwa volatilitas global meningkat akibat konflik Timur Tengah, kenaikan harga energi, penguatan dolar AS, dan terbatasnya arus modal ke negara berkembang.

Karena itu, respons kebijakan harus dilakukan secara terkoordinasi antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

Josua juga menyoroti rencana pemerintah mengaktifkan kembali Bond Stabilization Fund (BSF) yang dinilai dapat membantu menjaga stabilitas pasar SBN dan biaya utang pemerintah.

Namun yang menjadi catatan adalah, kebijakan tersebut harus dikomunikasikan secara hati-hati agar tidak dipersepsikan pasar sebagai sinyal tekanan fiskal atau pembiayaan terselubung.

“Jadi jawaban utamanya bukan hanya BI harus lebih agresif, tetapi pemerintah dan BI harus menunjukkan arah kebijakan yang konsisten. Rupiah dijaga, fiskal dipercaya, pasar SBN stabil, dan kebijakan sektor riil tidak menambah kekhawatiran investor,” jelasnya.

Josua menambahkan, apabila rupiah terus melemah dari level Rp 17.500 per dolar AS, peluang menuju Rp 18.000 memang terbuka, meski bukan menjadi skenario dasar saat ini.

Level tersebut dinilai lebih mungkin terjadi apabila tekanan global dan domestik muncul secara bersamaan, seperti konflik Timur Tengah yang memburuk, harga minyak bertahan tinggi, dolar AS terus menguat, arus modal keluar dari pasar obligasi dan saham meningkat, serta respons kebijakan dinilai kurang meyakinkan.

Baca Juga: Rupiah Anjlok ke Rp 17.535: Tekanan Tak Hanya dari Dolar AS, Domestik Jadi Sorotan

Dalam kondisi tersebut, BI dinilai berpeluang menaikkan BI Rate hingga 5%, terutama jika pelemahan rupiah mulai memengaruhi inflasi dan kepercayaan pasar.

Namun Josua mengingatkan, kenaikan suku bunga tidak otomatis membuat rupiah langsung menguat karena tekanan saat ini juga berasal dari faktor energi, geopolitik, dan persepsi terhadap kebijakan domestik.

“Karena itu respons BI perlu dikombinasikan dengan kebijakan fiskal yang kredibel, penguatan pasokan valas, pengendalian impor energi, dan komunikasi yang konsisten agar pasar melihat pemerintah dan BI bergerak dalam satu arah,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News