Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ombudsman RI mendorong perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik pada tata kelola pupuk bersubsidi.
Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus menyampaikan, Ombudsman telah menyelesaikan kajian sistemik pada tahun 2021 tentang pencegahan maladministrasi dalam tata kelola pupuk bersubsidi. Serta investigasi mengenai dugaan maladministrasi dalam pendataan dan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani pada tahun 2022.
Berdasarkan hasil kajian dan investigasi Ombudsman, permasalahan yang ditemukan dalam program pupuk bersubsidi diantaranya adalah permasalahan tujuan kebijakan pupuk bersubsidi yang dirasa belum jelas dan tepat.
Baca Juga: Ombudsman Soroti Penghentian Layanan Pertanahan di Daerah Delineasi IKN
Kemudian, kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang juga belum jelas dan tepat, data petani penerima yang belum akurat, proses penyaluran yang kurang tepat sasaran dan desain perencanaan anggaran yang kurang proporsional.
Bobby menambahkan, terhadap berbagai permasalahan yang ada dalam tata kelola pupuk bersubsidi, Ombudsman tentunya memberikan perhatian guna mendorong perbaikan dan transformasi dalam kebijakan pupuk bersubsidi.
Bobby menyebut, Ombudsman melibatkan 34 kantor perwakilan di seluruh provinsi untuk ikut mengawal program pupuk bersubsidi, baik memberikan masukan kepada penyelenggara maupun menerima pengaduan dari masyarakat.
“Saya menyambut baik dan mengapresiasi atas kerja sama para pihak dalam penyelenggaraan workshop ini. Acara ini menjadi momentum yang penting untuk kita semua dalam rangka mendorong perbaikan dan transformasi kebijakan pupuk bersubsidi,” kata Bobby dalam workshop Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi, Kamis (3/8).
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menambahkan, saat ini pihaknya sedang melakukan monitoring pelaksanaan Tindakan Korektif bagi instansi terkait.
Menurutnya, hingga saat ini Kementan sudah on the track dalam menindaklanjuti Tindakan Korektif dari Ombudsman RI.
Selain itu, Ombudsman RI meminta para pemangku kepentingan yang hadir untuk memberikan masukan mengenai transformasi kebijakan pupuk bersubsidi.
“Beberapa hal yang kita usulkan dalam pembahasan transformasi kebijakan pupuk bersubsidi ini mencakup penetapan tujuan yang lebih spesifik yakni membantu petani miskin, membantu ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah, meningkatkan produksi komoditas unggulan daerah serta meningkatkan produktivitas pertanian,” jelas Yeka.
Sementara itu, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menyampaikan, agenda bersama workshop ini merupakan wadah koordinasi berbagai pihak untuk memperbaiki permasalahan pupuk bersubsidi.
"Kita berharap akurasi data dalam agenda aksi kita ini. Kita berharap kita temukan sistem yang lebih akurat. Berapa besarnya orang tiap daerah yang tersentuh pupuk bersubsidi,” ucap Syahrul.
Baca Juga: Ombudsman Ungkap Ada 700 Aduan Masyarakat Tentang BPJS Kesehatan Sejak 2021-2022
Selain itu, Syahrul juga menggarisbawahi pentingnya mengembangkan sistem digital dalam tata kelola pupuk bersubsidi ini. Dengan data yang akurat, maka bantuan pupuk bersubsidi akan tepat sasaran sehingga akan meningkatkan produktivitas pertanian.
Syahrul juga meminta agar prosedur penebusan pupuk bersubsidi dapat lebih disederhanakan untuk memudahkan petani.
Terkait ancaman kekeringan akibat El Nino, Syahrul mengatakan pihaknya telah melakukan mitigasi risiko untuk mengantisipasinya.
"Dampak El Nino adalah kekeringan, hal ini terjadi di seluruh dunia. El Nino dampaknya pasti ke petani, kita siapkan 500 ribu hektar lahan untuk antisipasi,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menyatakan siap mendukung Kementan dalam program pupuk bersubsidi.
"Kami siap mendukung Kementerian Pertanian dalam program pupuk bersubsidi. Insya Allah PI berkomitmen untuk melaksanakan perbaikan agar pengelolaan pupuk bersubsidi menjadi lebih baik,” ucap Rahmad.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
