/2025/08/14/2103155170.jpg "OIKN Teken Enam Kontrak Pembangunan IKN Tahap II, Nilainya Lebih dari Rp 1 Triliun")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) meneken enam kontrak pekerjaan fisik dan jasa manajemen konstruksi dengan total nilai proyek lebih dari Rp 1 triliun. Hal ini guna mempercepat pembangunan IKN tahap II.
Penandatanganan enam paket kontrak ini dilakukan di Kantor Kemenko 4, Nusantara, pada Senin (10/11/2025), dan disaksikan langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
Basuki menegaskan, penandatanganan kontrak ini merupakan bagian penting dari langkah berkelanjutan menuju target pembangunan jangka menengah IKN yang dicanangkan hingga 2028.
“Hari ini kita menandatangani kontrak batch kedua menuju 2028. Ini akan terus berlanjut agar kita bisa mulai bekerja membangun kawasan yudikatif dan legislatif,” ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (11/11/2025).
Baca Juga: Purbaya Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Bantah Cap Kota Hantu dari Media Asing
Basuki menekankan bahwa instrumen pemerintah hanyalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan regulasi. Sementara itu, peran vital penciptaan lapangan kerja dan pembangunan fisik diserahkan kepada para pemegang kuasa Kerja Sama Operasi (KSO).
"Enam kontrak yang ditandatangani terdiri atas satu paket pekerjaan fisik dan lima paket manajemen konstruksi, dengan total nilai lebih dari Rp 1 triliun," terangnya.
Secara rinci, paket pekerjaan fisik ini adalah Pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Legislatif sepanjang 3,7 kilometer (km) dan mencakup 10 ruas utama serta 4 jembatan.
Proyek tahun jamak ini akan dikerjakan hingga 2027 oleh PT Bangun Cipta Kontraktor, PT Modern Widya Tehnical, PT Markinah, dan PT Daya Mulia Turangga.
Baca Juga: OIKN Teken Kontrak Proyek Sarana Legislatif dan Yudikatif di IKN Rp 3,85 Triliun
Sementara itu, lima paket konsultan manajemen konstruksi disiapkan untuk memulai pembangunan gedung-gedung pemerintahan penting, mencakup Gedung Legislatif yakni MPR, DPR, DPD, dan bangunan pendukung serta Kompleks Yudikatif, antara lain:
-
Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR I dan Paripurna oleh PT Ciriasajasa Cipta Mandiri, PT LPPSLH Konsultan, dan PT Cipta Andalan Persada.
-
Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR II oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), PT Ciriajasa E.C., dan PT Rancang Semesta Nusantara.
-
Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung dan Kawasan Kompleks Yudikatif oleh PT Ciriajasa Engineering Consultants, PT Pola Teknik Konsultan, dan PT Jaya Construction Management Manggala Pratama.
-
Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPD dan MPR termasuk bangunan pendukung oleh PT Jaya Construction Management Manggala Pratama, PT Pola Teknik Konsultan, dan PT Cipta Andalan Persada.
-
Manajemen Konstruksi Bangunan/Kantor Pendukung oleh PT Pola Teknik Konsultan, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), dan PT Cipta Andalan Persada.
Selanjutnya: 8 Tim Sudah Tersingkir dari Piala Dunia U17 2025, Ini Daftarnya
Menarik Dibaca: Kumpulan Promo 11.11 Kopi Favorit Periode November 2025, Semua Ada Diskon Hematnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
