Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan rasio utang pemerintah Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai level 40% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal tersebut tertuang dalam laporan terbaru bertajuk: OECD Economic Outlook Edisi Juni 2025.
Dalam laporannya, lembaga tersebut memperingatkan bahwa upaya peningkatan penerimaan negara perlu dilakukan mulai 2026 agar rasio tersebut dapat terus ditekan dalam jangka menengah.
"Secara bertahap meningkatkan penerimaan negara mulai 2026 akan menempatkan utang publik yang saat ini sekitar 40% dari PDB pada jalur penurunan," tulis OECD dalam laporannya, dikutip Selasa (3/6).
Diberitakan KONTAN sebelumnya, hingga akhir April 2025, tumpukan utang pemerintah Indonesia menyentuh lebih dari Rp 9.000 triliun.
Baca Juga: Utang Pemerintah Sudah Tembus Rp 9.105 Triliun, Ekonom Indef Peringatkan Hal Ini
Angka ini belum diumumkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan karena dokumen APBN Kita periode Januari–Mei 2025 belum juga dirilis. Namun berdasarkan perhitungan Kontan, posisi utang pemerintah telah mencapai Rp 9.105,09 triliun.
Angka tersebut merupakan gabungan dari posisi utang per akhir Desember 2024 sebesar Rp 8.801,09 triliun, ditambah realisasi penarikan utang baru selama Januari–April 2025 sebesar Rp 304 triliun.
Kepala Makroekonomi dan Keuangan Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Muhammad Rizal Taufikurahman menilai, melihat posisi utang Rp 9.105,09 triliun triliun pada akhir April 2025, mendorong rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mendekati 40%.
Meskipun secara aturan rasio utang ini masih di bawah ambang batas 60% dari PDB, akan tapi Rizal menyebut tren utang ini mengindikasikan adanya penambahan utang yang cukup agresif.
“Yang harus dikritisi bukan cuma nominalnya, tapi bagaimana utang itu dikelola dan berapa besar mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi dan perbaiki kinerjanya. Kalau utangnya besar tapi kontribusi terhadap output nasional minim, itu yang perlu jadi early warning bagi pemerintah,” tutur Rizal kepada Kontan, Minggu (1/6).
Baca Juga: Utang RI Tembus Rp 9.105 Triliun, Ekonom: Pemerintah Harus Waspada
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
