Reporter: Erika Anindita | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Komisi I DPR RI telah menetapkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Moeldoko sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) periode berikutnya, Rabu (21/7).
Moeldoko menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang akan pensiun pada 1 September 2013. Hasil persetujuan seluruh fraksi Komisi I DPR akan disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna pada 27 Agustus untuk mendapat persetujuan akhir.
Meski harus menunggu persetujuan rapat paripurna, sejatinya, sinyal penerimaan Moeldoko menjadi Panglima TNI sudah terlihat sejak sesi pertanyaan dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).
Sinyal itu ditunjukkan oleh sebagian besar tanggapan positif yang disampaikan sembilan juru bicara fraksi dan 11 anggota Komisi I sebelum melontarkan inti pertanyaan.
Salah satunya datang dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Nurul Arifin. "Golkar tidak masalah dengan Pak Moeldoko. Baru tiga bulan di Angkatan Darat tapi sudah oke," ucap Nurul, ketika ditemui sebelum istirahat rapat di ruang rapat Komisi I DPR RI, Jakarta, kemarin (21/8).
Menurutnya, meski masa pensiun Moeldoko kurang lebih dua tahun lagi, ia merupakan kandidat utama sebagai calon panglima.
Mengenai harta kekayaan Moeldoko, Nurul memberi penilaian wajar. "Buat kami wajar, Pak Moeldoko sampaikan laporan sangat detail sebanyak 700 halaman. Kami apresiasi Rp 36 miliar kekayaan beliau dalam waktu sekian puluh tahun berkarier," terangnya.
Ia menambahkan tanah yang dimiliki Moeldoko terletak bukan di kawasan elite, sehingga pihaknya menerima itu sebagai sesuatu yang wajar.
Nurul juga menuturkan, Moeldoko siap dimintai pertanggungjawaban kepada KPK karena tidak ada yang ditutupi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
