Sumber: TribunNews.co | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Agung Laksono kurang yakin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan meminang mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014.
"Saya belum tahu, apakah itu benar atau enggak sih? Apakah itu baru wacana, karena beda-beda tuh dari PKB," ujar Agung yang menjabat sebagai Menko Kesra di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/11).
Sesunguhnya bagi Partai Golkar, suatu penghargaan atas kader partai, seperti JK dipinang partai lain. "Tapi saya kira pak JK tentu punya pertimbangan-pertimbangan lain karena dia mantan ketua umum partai golkar. Apakah dia mau terima?" ujar Agung.
Saat ditanya apakah JK harus keluar dari Golkar bila maju sebagai Capres dari PKB? Agung menyerahkan semuanya ke tangan mantan JK, wakil presiden pasangan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004-2009.
"Kalau soal keluar atau tidak, saya kira enggak lah. Tapi permasalahannya cuma etika saja. Apakah dia mau terima, dia kan mantan ketua umum," katanya.
Agung pun masih tidak yakin JK akan menerima pinangan menjadi Capres dari PKB. "Belum tentu dia mau terima. Dia belum tentu mau terima karena sebagai mantan ketua umum partai Golkar. Dia akan berpikir lah. Dan saya percaya dia akan membuat keputusan yang betul-betul tepat bijaksana. Enggak perlu kita ajari lah," ujarnya.
Sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut baik pencalonan Jusuf Kalla sebagai presiden pada Pemilu 2014. JK dinilai memiliki potensi bersaing dalam pemilihan presiden.
"Kami apresiasi bahwa PKB diminati banyak tokoh, selain ada JK ada Mahfud MD. Bahwa demikian ini adalah tantangan kami bahwa PKB bisa mencalonkan capresnya sendiri," kata Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar di Gedung DPR, Jakarta.
Marwan mengajak tokoh nasional yang ingin menjadi capres dari PKB untuk bekerja sama mengusung calon. "PKB bersyukur dan berterimakasih kepada tokoh nasional itu bahwa PKB diminati sebagai kendaraannya sebagai capres 2014. Maka kami ingin tokoh-tokoh yang ada membesarkan PKB, sehingga membesarkan sama-sama," kata Marwan.
Terkait adanya beberapa pihak yang tidak yakin dengan PKB untuk mengusung Capres, Marwan meminta agar para pengamat itu belajar sejarah.
"Adanya pengamat yang melihat sebelah mata PKB, bahwa pengamat yang tidak pernah melihat dilapangan. Pengamat itu harus belajar sejarah. Yang tidak tau sejarah partai, kita optimis di 2013 untuk menjadi tiga besar," ujar Marwan.
Ia menegaskan PKB optimistis bisa kembali mendulang suara tiga besar di Pemilu 2014 nanti. Sebab, menurutnya, suara NU akan kembali mendukung PKB di Pemilu nanti.
"PKB pernah menjadi tiga besar di Pemilu, kalau tiga besar artinya PKB tinggal mencari koalisi. Kita optimistis di 2014 kita optimistis masuk tiga besar lagi. PKB sangat percaya diri untuk mengusung capres dan cawapres," kata Marwan.
"Para kiai dan tokoh-tokoh NU sudah kembali lagi ke PKB. Itu artinya penyanggah-penyanggah PKB sudah mulai kuat untuk meningkatkan suara di 2014," katanya.
Terpisah, politikus senior Partai Golkar Akbar Tandjung, menilai jalan Rhoma Irama menuju bakal calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa masih panjang. Itu disebabkan karena masih banyak proses yang harus dilewati Rhoma dan PKB sendiri.
Pertama adalah PKB harus bisa memperoleh sekurang-kurangnya 20 persen dalam Pileg dan Rhoma harus bersaing dengan dua bakal calon lainnya yakni Mahfud MD dan Jusuf Kalla (JK).
"Kalau PKB memang bisa mendapatkan sekurang-kurangnya 20 persen, maka PKB berhak mengajukan capres secara langsung. Tapi perlu juga tentu diputuskan siapa diantara nama-nama yang sudah disebut-sebut ini yang akan menjadi calon yang definitif," ujar Akbar.
Saat ini, setidaknya tiga nama berkembang yang akan dijagokan PKB dalam Pemilihan Presiden 2014. Antara lain Rhoma Irama, Mahfud MD, dan Jusuf Kalla (JK).
"Jadi tentu pada waktunya PKB harus menetapkan suatu mekanisme yang demokrasi, yang fair, yang kemudian itulah yang menentukan siapa yang akan menjadi capres PKB. Dengan catatan, PKB mendapatkan kursi 20 persen sekurang-kurangnya, seperti yang pernah kita lakukan dengan sistem konvensi," kata Akbar, mantan Ketua Umum Partai Golkar dan mantan Ketua DPR RI. (Tribunnews.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
